PATI, PortalMuria.com – Ketua Aswaja Center Pati, M. Zaim Djaelani, angkat bicara terkait memanasnya suasana di Kabupaten Pati akibat kebijakan kontroversial Bupati Sudewo, khususnya soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Puncak kegemparan terjadi pada Selasa siang (5/8/2025), ketika Satpol PP menyita barang-barang donasi masyarakat yang dipersiapkan untuk aksi damai pada 13 Agustus mendatang.
M. Zaim menyayangkan tindakan aparat dan mengkritik keras gaya kepemimpinan yang dinilainya semakin arogan dan jauh dari nilai-nilai kebijaksanaan seorang pemimpin daerah.
“Semestinya peristiwa ini tidak akan terjadi jika Pemimpin Daerah—dalam hal ini Bupati dan jajarannya—bekerja secara benar, bijak, dan tepat. Pendekatan yang dipilih seharusnya humanis dan persuasif,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan represif seperti penyitaan donasi air mineral dan pernyataan-pernyataan kasar yang dikeluarkan Bupati justru semakin menjatuhkan wibawa dan legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat.
“Diawali dengan kebijakan kenaikan pajak yang ugal-ugalan, lalu muncul kata-kata kasar kepada pihak yang menolak, seperti menyebut mereka ‘Sengkuni’, mengucap ‘ndasmu’, hingga meremehkan rencana demo dengan mengatakan ‘50.000 orang demo pun saya tidak akan berubah’. Ini bukan cermin pemimpin yang melayani, tapi yang merasa tak tersentuh kritik,” lanjut Zaim.
Pihaknya memprediksi bahwa aksi demonstrasi yang direncanakan pada 13 Agustus akan jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya, karena gelombang simpati dan dukungan terus berdatangan dari berbagai kalangan, tidak hanya dari warga Pati, namun juga dari luar daerah.
“Gelombang kepedulian dari masyarakat luas tak bisa dibendung. Apa yang dilakukan kemarin menyedot perhatian nasional. Ini bukan soal pajak semata, tapi soal harga diri masyarakat yang merasa diperlakukan semena-mena,” tambahnya.
Meski begitu, Zaim menyerukan agar aksi demo nanti tetap berjalan damai dan tertib. Ia mengimbau agar tidak ada tindakan anarkis atau provokasi yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai perjuangan.
“Kita mohon kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban. Semua bisa disampaikan lewat mekanisme yang sah. Bahkan jika tuntutan sampai pada pemakzulan Bupati, itu pun sudah ada aturannya dalam konstitusi,” tegasnya.
Kepada aparat keamanan, ia juga meminta agar bersikap profesional dan mengedepankan pendekatan damai.
“Kita harap Polri, TNI, dan Satpol PP bisa bertindak adem, tidak dengan kekerasan atau intimidasi. Mari sama-sama kita jaga Pati agar tidak makin terpecah,” pungkas Zaim.
Terakhir, Zaim berharap konflik antara Pemda dan masyarakat ini segera menemukan titik temu demi keutuhan sosial dan masa depan Kabupaten Pati.
“Semoga demo nanti berjalan aman, damai, kondusif dan membuka ruang dialog yang jernih. Kita butuh solusi, bukan arogansi,” tutupnya.(Red.)
