Portal Muria – 17 April 2026 | Keluhan petani di Kabupaten Pati mengenai kesulitan memperoleh pupuk subsidi kembali menjadi agenda utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Permasalahan distribusi pupuk yang seharusnya mempermudah akses bagi para pengolah tanah ini dinilai belum optimal, meski kebijakan pusat telah menyatakan kemudahan tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas rantai pasok dari tingkat nasional hingga ke petani kecil di lapangan.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah besar aduan dari para petani yang mengeluhkan ketersediaan pupuk subsidi. Menurut Muslihan, realitas di lapangan jauh berbeda dengan pernyataan resmi pemerintah pusat yang menyatakan bahwa akses pupuk subsidi telah dipermudah. “Kebijakan memang sudah mengatur kemudahan, tetapi kami masih mendengar suara-suara petani yang mengalami hambatan dalam mendapatkan pupuk,” ujarnya dalam sebuah pertemuan internal DPRD.
Setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi B DPRD Pati memperoleh konfirmasi bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme distribusi yang seharusnya menjamin ketersediaan pupuk subsidi secara merata. Namun, temuan di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Muslihan menegaskan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, faktor logistik dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih menjadi titik lemah yang perlu diatasi.
DPRD Pati bertekad untuk terus mendorong perbaikan distribusi pupuk subsidi. Dalam rapat kerja terbaru, anggota DPRD menyepakati beberapa langkah strategis yang akan diajukan kepada pemerintah provinsi dan pusat, antara lain:
- Penguatan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten, dan lembaga distribusi lokal.
- Peningkatan transparansi data alokasi pupuk melalui sistem digital yang dapat diakses oleh petani.
- Penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pupuk sampai tepat waktu.
- Fasilitasi penyediaan transportasi khusus bagi pupuk subsidi ke daerah terpencil.
- Penyuluhan intensif kepada petani tentang prosedur pengajuan dan pengambilan pupuk subsidi.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menutup celah antara kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, sehingga petani di Kabupaten Pati tidak lagi terhambat dalam mengakses pupuk subsidi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan distribusi yang lebih efisien, diharapkan pula dapat menurunkan biaya produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Kesimpulannya, meskipun kebijakan pemerintah pusat telah menyediakan kerangka kerja yang mempermudah akses pupuk subsidi, pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pati, masih memerlukan perbaikan signifikan. DPRD Pati, dipimpin oleh Muslihan, akan terus mengawal proses perbaikan distribusi demi menjamin ketersediaan pupuk yang merata dan mendukung ketahanan pangan regional.
