Portal Muria – 18 April 2026 | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, kembali menegaskan peran vital diplomasi dalam mengatasi serangkaian krisis yang mengancam stabilitas dunia. Keputusan Iran membuka kembali Selat Hormuz untuk kapal komersial selama masa gencatan senjata menjadi titik tolak baru bagi upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, sementara situasi kemanusiaan di Gaza menuntut aksi cepat dan terkoordinasi dari komunitas internasional.
Pengumuman Iran pada 17 April 2026 bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka selama sisa gencatan senjata disambut hangat oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric. Guterres menilai langkah tersebut sebagai “langkah ke arah yang benar” dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi laut sebagai fondasi perdagangan global. Ia menambahkan bahwa pembukaan jalur pelayaran ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan antara pihak‑pihak yang terlibat konflik, sekaligus memperkuat dialog diplomatik yang difasilitasi oleh Pakistan.
Namun, tantangan tidak berhenti pada wilayah laut. Di Gaza, pekerja kemanusiaan PBB melaporkan bahwa pembatasan barang berfungsi ganda, termasuk peralatan penjinakan bom, terus menghambat upaya penanganan krisis. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat bahwa meski bantuan makanan, medis, dan bahan bakar berhasil masuk melalui pos-pos perbatasan, kurangnya peralatan untuk membersihkan amunisi yang belum meledak memperparah risiko bagi warga sipil dan tim bantuan.
Dalam konteks ini, Guterres menekankan bahwa PBB harus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih inklusif, dengan melibatkan parlemen nasional dalam setiap agenda strategis. Seruan tersebut sejalan dengan pendapat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, yang pada pertemuan Inter‑Parliamentary Union (IPU) ke‑152 di Istanbul menuntut penguatan peran legislatif dalam program PBB. Ia menegaskan bahwa tanpa keterlibatan langsung wakil rakyat, kebijakan PBB berpotensi tidak selaras dengan prioritas nasional, termasuk program energi mandiri dan nutrisi yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia.
Penguatan peran parlemen bukan sekadar retorika. Pengalaman Turki dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif dapat mempercepat regulasi darurat serta mobilisasi bantuan. Indonesia, melalui BKSAP, menekankan pentingnya koordinasi tersebut untuk mengatasi konflik di Gaza, mempercepat gencatan senjata, dan menegakkan perlindungan terhadap warga sipil sesuai hukum humaniter internasional.
Di sisi lain, dinamika geopolitik global turut menambah kompleksitas. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meski telah mengumumkan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon, tetap mempertahankan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran hingga negosiasi selesai. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pendekatan diplomatik di kawasan yang sama.
Selain itu, peringatan Presiden China, Xi Jinping, tentang kekacauan tatanan global menggarisbawahi perlunya strategi investasi yang berkelanjutan dan kerjasama multilateral. Meski tidak secara langsung terkait dengan pembukaan Selat Hormuz, pandangan Xi menambah lapisan penting dalam diskusi tentang stabilitas ekonomi dan keamanan maritim.
Berikut rangkuman inti langkah‑langkah yang diharapkan dapat memperkuat diplomasi PBB dalam menghadapi tantangan tersebut:
- Mengukuhkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz melalui mekanisme pengawasan internasional.
- Melonggarkan pembatasan barang berfungsi ganda ke Gaza, khususnya peralatan penjinakan bom.
- Mengintegrasikan parlemen nasional ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program PBB.
- Mendorong dialog multilateral antara AS, Iran, Israel, dan negara‑negara regional untuk memperpanjang gencatan senjata.
- Menjamin perlindungan hukum humaniter bagi warga sipil dan fasilitas kemanusiaan di zona konflik.
Dengan kombinasi upaya diplomatik, dukungan legislatif, dan koordinasi kemanusiaan yang lebih kuat, PBB berharap dapat menavigasi dunia yang semakin retak dan penuh tantangan. Guterres menutup pernyataannya dengan harapan bahwa langkah-langkah kolektif ini akan menumbuhkan kepercayaan, mempercepat proses perdamaian, dan menjaga stabilitas ekonomi global di tengah ketidakpastian yang melanda.
