Portal Muria – 21 April 2026 | Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik pada Selasa, 21 April 2026, ketika ribuan warga berkumpul di pusat kota Samarinda untuk menggelar aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban Gubernur Rudy Mas’ud. Aksi yang diprakarsai oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur ini menyoroti tiga tuntutan utama: audit menyeluruh terhadap kebijakan anggaran provinsi senilai Rp33,5 miliar, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta independensi DPRD Kaltim dalam melakukan pengawasan.
Demonstran menyoroti dua pos pengeluaran yang dianggap tidak proporsional: pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas gubernur yang menelan biaya Rp25 miliar. Kedua proyek tersebut, menurut para aktivis, melanggar semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat dan menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan dana publik.
Dalam rangka menyalurkan aspirasi, aksi dimulai pukul 10.00 WIB di depan gedung DPRD Kaltim, kemudian berlanjut ke kantor gubernur. Aparat kepolisian menurunkan 1.700 personel untuk menjamin kelancaran aksi dan mencegah potensi kerusuhan. Barikade kawat berduri juga dipasang di sekitar kantor gubernur sebagai langkah pencegahan.
Selain menuntut kebijakan fiskal, demonstran menyoroti hubungan kekerabatan yang kuat antara eksekutif dan legislatif di provinsi tersebut. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud, adalah kakak kandung Rudy Mas’ud. Kedekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga legislatif dalam mengawasi pemerintah provinsi.
Berikut rangkuman tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam pernyataan resmi Aliansi:
- Audit total terhadap kebijakan anggaran Rp33,5 miliar, khususnya pengadaan kendaraan dinas Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas Rp25 miliar.
- Penghentian semua bentuk KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Penegakan independensi DPRD Kaltim dalam melakukan pengawasan, mengingat adanya hubungan darah antara gubernur dan ketua DPRD.
Sementara itu, publik tak hanya memusatkan perhatian pada kebijakan anggaran, melainkan juga pada silsilah keluarga Mas’ud yang ternyata dipenuhi pejabat penting. Rahmad Masud, kakak tertua, menjabat dua periode sebagai Walikota Balikpapan (2021‑2024 dan 2025‑2030) serta memiliki latar belakang bisnis minyak dan gas yang kuat. Pengaruhnya dianggap menjadi faktor strategis dalam mengembangkan infrastruktur kota yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara.
Hasanuddin Masud, yang memegang posisi Ketua DPRD, berasal dari Partai Golkar dan memiliki suara signifikan dalam persetujuan anggaran pembangunan provinsi. Sebelumnya, ia meniti karier sebagai pengusaha, sehingga ia menguasai jaringan modal dan proyek skala besar di wilayah tersebut.
Abdul Gafur Masud, adik Rudy, pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (2018‑2022). Meskipun pernah menjadi sorotan positif karena wilayahnya menjadi inti pembangunan IKN, kariernya hancur setelah terbukti terlibat kasus suap KPK senilai Rp5,7 miliar terkait proyek infrastruktur dan perizinan lahan pada tahun 2020‑2021.
Sarifah Suraidah, istri Rudy Mas’ud, kini menjadi anggota Komisi VI DPR RI. Melalui Partai Golkar, ia menangani bidang perdagangan, industri, dan BUMN, sehingga menambah dimensi pengaruh keluarga Mas’ud tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di panggung nasional.
Reaksi warganet pun tak kalah sengit. Beberapa pengguna media sosial menuduh KPK mengabaikan kasus keluarga Mas’ud, sementara yang lain menuntut transparansi penuh atas pengeluaran publik. Isu-isu ini semakin memperkuat tekanan publik terhadap pemerintah provinsi.
Dalam konteks politik nasional, demonstrasi ini menjadi cermin dinamika hubungan kekuasaan antara elite politik daerah dan pusat. Jika tuntutan masyarakat tidak ditanggapi secara serius, potensi konflik politik dapat meluas, memicu pertanyaan tentang akuntabilitas pejabat publik di tingkat provinsi.
Secara keseluruhan, aksi demo di Samarinda menggambarkan kepedulian masyarakat Kalimantan Timur terhadap tata kelola anggaran, integritas pejabat, serta mekanisme pengawasan yang independen. Tekanan publik yang terus meningkat menuntut jawaban konkret dari Gubernur Rudy Mas’ud dan anggota keluarganya yang memegang posisi strategis. Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meredam ketegangan politik serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan provinsi.
