Portal Muria – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengadakan konferensi pers di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, untuk menjelaskan serangkaian peristiwa yang memicu tuduhan penistaan agama terhadapnya. Menurut JK, semua polemik bermula setelah ia melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan bahwa JK mendanai penyebaran ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, JK menegaskan bahwa laporan terhadap Rismon tidak bersifat politis, melainkan upaya menegakkan keadilan atas informasi yang tidak berdasar. Ia menambahkan, laporan tersebut justru memicu munculnya isu penistaan agama yang menimpanya, meski tidak ada kaitan langsung antara kedua peristiwa.
JK juga mengungkapkan bahwa ia sempat meminta Jokowi untuk menampilkan ijazah aslinya di hadapan publik. “Sudahlah Pak Jokowi, kasih lihat saja ijazahnya. Itu saja. Saya lihat ijazah itu asli, mengapa tidak diperlihatkan? Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri selama dua tahun tidaklah produktif,” ujar JK. Permintaan tersebut, menurutnya, bukanlah serangan politik melainkan nasihat dari seorang senior yang peduli pada kestabilan sosial.
Ia menegaskan perannya sebagai warga negara biasa setelah masa jabatannya berakhir, serta menolak tuduhan bahwa ia menentang Jokowi. “Saya lebih tua darinya, sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Saya tidak menuduh, tidak melawan, dan tidak mendanai isu ijazah,” tegas JK.
Sementara itu, Rismon Sianipar bersama pakar telematika Roy Suryo berupaya menghubungi JK untuk menyerahkan buku berjudul “Gibran End Game”. JK menolak pertemuan tersebut, menyatakan bahwa menerima pertemuan dengan tujuh orang sekaligus dapat mengganggu netralitas dan objektivitasnya dalam menilai isu ijazah Jokowi.
JK juga membantah rumor bahwa ia pernah memberikan dana sebesar lima miliar rupiah kepada Rismon. “Saya tidak mengenal Rismon, belum pernah memberi uang apa pun kepadanya,” katanya. Penolakan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers sebelumnya, di mana JK menolak semua tuduhan pendanaan dan campur tangan politik.
Selain menanggapi isu ijazah, JK menyinggung kembali perannya pada konflik Poso dan Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Ia menayangkan video dokumentasi konflik tersebut dan menekankan pentingnya dialog lintas agama serta perdamaian nasional. Menurut JK, pengalaman tersebut menambah perspektifnya dalam menilai permasalahan yang melibatkan agama, termasuk tuduhan penistaan agama yang kini diarahkan kepadanya.
Dalam rangka menenangkan situasi, JK menyerukan kepada publik agar tidak terprovokasi dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, serta mengingatkan bahwa perdebatan mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian yang memuaskan.
Kesimpulannya, JK menutup konferensi pers dengan pernyataan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya—baik terkait penistaan agama, pendanaan isu ijazah, maupun fitnah—adalah upaya pengalihan perhatian. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk tetap bersikap netral, mendukung proses hukum yang sedang berjalan, dan berharap agar publik dapat kembali fokus pada upaya memperkuat persatuan nasional.
