Portal Muria – 22 April 2026 | London dan Paris secara resmi mengumumkan kolaborasi militer terbaru untuk mengawasi serta mengamankan Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Kedua negara, yang masing-masing memiliki armada laut modern dan pengalaman operasi keamanan maritim, akan memimpin koalisi multinasional yang melibatkan sejumlah negara sahabat, termasuk Indonesia, yang baru-baru ini menegaskan komitmen pada keamanan personel penjaga perdamaian di wilayah konflik.
Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah serangkaian insiden yang menargetkan kapal-kapal tanker dan kapal kargo di perairan selat. Risiko gangguan aliran minyak dunia, yang diperkirakan mencapai 21 juta barel per hari, mendorong komunitas internasional mencari solusi kolektif yang bersifat preventif dan responsif.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Inggris, misi ini akan beroperasi di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan didukung oleh resolusi Dewan Keamanan yang menekankan perlunya perlindungan terhadap navigasi bebas di Selat Hormuz. Inggris akan mengerahkan kapal perusak, pesawat patroli maritim, serta unit pasukan khusus yang terlatih dalam operasi anti‑piracy dan anti‑terorisme laut. Sementara itu, Prancis akan menambah dukungan dengan kapal induk, helikopter maritim, dan tim intelijen yang berfokus pada deteksi dini ancaman siber terhadap sistem navigasi kapal.
Kerja sama ini tidak hanya bersifat militer. Kedua negara berjanji untuk meningkatkan koordinasi diplomatik dengan negara-negara di sekitar selat, termasuk Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta dengan negara‑negara kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB seperti Indonesia. Sebagaimana disampaikan juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, Indonesia menekankan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian tidak dapat ditawar‑tawar dan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap misi internasional.
- Tujuan utama: Menjaga kelancaran arus transportasi minyak dan gas, melindungi kapal komersial dari ancaman terorisme, serta menegakkan hukum maritim internasional.
- Komposisi koalisi: Inggris (kapal perusak, pesawat patroli), Prancis (kapal induk, helikopter), Indonesia (kontribusi personel UNIFIL yang berpengalaman), serta negara‑negara lain yang bersedia menyediakan dukungan logistik.
- Strategi operasional: Patroli 24 jam, penggunaan drone untuk pemantauan udara, dan sistem radar canggih untuk deteksi kapal tak dikenal.
Langkah ini juga dianggap sebagai respons terhadap serangkaian serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang menewaskan dan melukai anggota dari beberapa negara, termasuk Prancis. Insiden tersebut menyoroti kerentanan personel militer dalam zona konflik dan memperkuat urgensi perlindungan yang lebih komprehensif di wilayah maritim strategis.
Para analis keamanan menilai bahwa keberadaan Inggris dan Prancis sebagai pemimpin misi akan meningkatkan kredibilitas koalisi serta memberikan sinyal kuat kepada pihak-pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. “Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada sinergi politik dan militer, serta dukungan logistik yang konsisten,” ujar seorang pakar strategi maritim di London.
Di samping itu, Indonesia mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi khusus yang menegaskan perlindungan terhadap semua personel yang terlibat dalam operasi keamanan maritim, serupa dengan permintaan evaluasi menyeluruh yang diajukan sebelumnya untuk misi UNIFIL. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi misi di Selat Hormuz, di mana kolaborasi internasional menjadi kunci utama.
Koalisi diperkirakan akan memulai operasi patokan pada kuartal kedua tahun 2026, dengan fase persiapan meliputi latihan bersama, penyusunan protokol komunikasi, dan penetapan zona patroli. Seluruh negara anggota diharapkan untuk berkontribusi pada pendanaan serta penyediaan peralatan teknis, memastikan bahwa misi dapat berjalan tanpa hambatan logistik.
Dengan menempatkan Selat Hormuz di bawah pengawasan bersama Inggris dan Prancis, dunia menatap harapan baru akan keamanan maritim yang lebih terjamin. Jika berhasil, model koalisi ini dapat dijadikan referensi bagi kawasan lain yang menghadapi tantangan serupa, memperkuat prinsip kebebasan navigasi dan stabilitas ekonomi global.
