Portal Muria – 22 April 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menyoroti kebijakan pajak yang menyentuh dua sektor strategis: kendaraan listrik (EV) dan jasa jalan tol. Pada 20 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tidak mengubah total beban pajak kendaraan listrik, melainkan hanya menggeser mekanisme pemungutan. Sementara itu, Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Krist Ade Sudiyono, memperingatkan bahwa wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan tol dapat menambah beban ganda bagi pengguna jalan.
Berikut rangkuman utama kebijakan baru serta implikasinya bagi konsumen, produsen, dan investor.
1. Kebijakan Pajak Kendaraan Listrik
- Skema pajak tetap, lokasi pengenaan berubah: Menurut Purbaya, total pajak yang harus dibayar pemilik EV tidak berubah. Yang berubah hanyalah posisi pemungutan, dari sebelumnya terdapat insentif khusus seperti subsidi impor, kini beralih ke skema fiskal yang lebih terdesentralisasi.
- Penghapusan pengecualian PKB dan BBNKB: Kendaraan listrik tidak lagi dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, nilai pajak yang dibayarkan dapat bervariasi, bahkan nol, tergantung kebijakan pemerintah daerah yang memiliki wewenang memberikan pembebasan atau pengurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Permendagri.
- Desentralisasi insentif: Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan insentif kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan tarif antar wilayah, menciptakan persaingan fiskal serta potensi migrasi pembelian EV ke daerah yang menawarkan tarif lebih ringan.
2. Kontroversi Pengenaan PPN pada Jasa Tol
- Wacana kembali muncul: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (2025‑2029) mencakup rencana pengenaan PPN pada tarif tol, sebuah inisiatif yang pertama kali dibahas pada 2015 namun belum direalisasikan.
- Argumentasi Sekjen ATI: Krist Ade Sudiyono menilai bahwa penerapan PPN akan menambah beban ganda. Pengguna tol sudah membayar tarif untuk mengembalikan investasi, kemudian harus menambah PPN atas nilai tambah yang sama. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya logistik, terutama bagi kendaraan niaga yang mengandalkan jaringan tol.
- Perhitungan nilai tambah yang kompleks: PPN tidak dapat dihitung sekadar mengalikan tarif PPN dengan total pendapatan tol. Pajak harus didasarkan pada selisih antara pajak keluaran yang dibayarkan masyarakat dan pajak masukan yang dibayar operator selama konstruksi, operasional, dan pemeliharaan.
- Dampak pada harga barang: Kenaikan biaya tol bagi truk dan kendaraan berat akan diteruskan ke konsumen akhir melalui harga barang yang lebih tinggi, menambah tekanan inflasi pada sektor logistik nasional.
3. Implikasi Ekonomi dan Investasi
Kebijakan pajak EV yang tidak menaikkan beban total dapat menstimulasi adopsi kendaraan ramah lingkungan, asalkan pemerintah daerah memberikan insentif yang kompetitif. Di sisi lain, ketidakpastian mengenai tarif pajak antar wilayah dapat menimbulkan kebingungan bagi produsen dan konsumen.
Sementara itu, penerapan PPN pada tol dapat menurunkan volume lalu lintas karena biaya tambahan, mengurangi pendapatan operator tol, dan menurunkan daya tarik investasi infrastruktur baru. Krist menekankan bahwa investor mungkin menilai risiko penurunan arus kas, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan proyek tol selanjutnya.
4. Perspektif Konsumen
Pengguna kendaraan listrik di Solo, Jawa Tengah, yang baru‑baru ini mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN, menyatakan harapan bahwa kebijakan pajak yang konsisten akan mempermudah perencanaan biaya kepemilikan. Namun, mereka juga mengkhawatirkan perbedaan tarif pajak antar daerah yang dapat memicu ketidakadilan.
Pengguna tol, khususnya pengemudi truk, mengungkapkan kekhawatiran bahwa penambahan PPN akan menambah biaya operasional harian mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi margin keuntungan.
Kesimpulan
Kebijakan pajak yang sedang dibahas pemerintah mencerminkan upaya menyeimbangkan penerimaan negara dengan dukungan terhadap transisi energi bersih dan pembangunan infrastruktur. Pada kendaraan listrik, total beban pajak dipertahankan namun mekanisme pemungutan dialihkan ke tingkat daerah, menciptakan variasi tarif yang perlu dipantau. Sedangkan pada jasa tol, wacana PPN menimbulkan perdebatan tajam tentang keadilan fiskal dan dampak logistik. Kedua kebijakan tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan industri agar tidak menimbulkan beban ganda bagi konsumen dan mengurangi daya tarik investasi.
