Portal Muria – 16 April 2026 | MAGELANG, 16 April 2026 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan yang inklusif dan terintegrasi. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara pembukaan retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sejak 15 hingga 19 April.
Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mempertemukan lebih dari lima ratus ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh penjuru tanah air. Retret ini bertujuan memberikan perspektif komprehensif bagi para pimpinan DPRD dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang semakin kompleks.
Dalam sambutan singkatnya sebelum resmi memulai sesi KPPD, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan wilayah tidak dapat dicapai secara unilateral. “Kita harus menjalin kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat desa, serta melibatkan semua elemen masyarakat,” ujarnya. Gubernur menambahkan, “Kami menggandeng Bupati‑Walikota, serta DPRD Jawa Tengah melalui Forum Berlian, dan Forum Senayan yang menampung anggota DPR dari daerah Jawa Tengah, tanpa memandang afiliasi politik, untuk membentuk sebuah tim super yang dapat menyelesaikan tantangan bersama.”
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyoroti bahwa dunia saat ini tidak lagi bergerak secara linier. “Perubahan geopolitik, volatilitas ekonomi global, dan ketidakpastian teknologi menuntut kepemimpinan yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu membaca tren global dan menyesuaikan kebijakan secara dinamis,” katanya dalam sambutan pembukaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan tiga perspektif penting yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas: pertama, pandangan geopolitik; kedua, prioritas program; dan ketiga, manajemen pemerintahan yang efektif. “Ketiga aspek ini menjadi landasan bagi DPRD untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif,” ujarnya.
Retret KPPD ini juga menekankan peran DPRD dalam mewujudkan agenda nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal,” kata Ace Hasan. Ia menegaskan pentingnya perancangan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara target pembangunan nasional dan kebutuhan khusus masing‑masing daerah.
Berikut beberapa poin utama yang dibahas dalam retret tersebut:
- Kolaborasi lintas sektor: Mengintegrasikan peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- Forum koordinasi: Pembentukan Forum Berlian (DPRD Jawa Tengah) dan Forum Senayan (anggota DPR daerah Jawa Tengah) sebagai wadah diskusi lintas partai.
- Super team pembangunan: Tim gabungan antara eksekutif daerah dan legislatif untuk menyusun agenda pembangunan yang terukur.
- Penguatan kapasitas DPRD: Pelatihan intensif mengenai analisis kebijakan, manajemen anggaran, dan pengawasan yang berbasis data.
- Respons terhadap perubahan global: Memasukkan analisis geopolitik dan tren ekonomi internasional dalam perencanaan daerah.
Ahmad Luthfi menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi ini. “Kami mengharapkan DPRD dapat menjadi motor penggerak yang tidak hanya menilai, tetapi juga menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial,” ujarnya. Gubernur menambahkan bahwa dukungan penuh akan terus diberikan kepada KPPD serta inisiatif serupa yang memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah.
Retret KPPD berakhir pada 19 April dengan harapan bahwa para peserta dapat membawa pulang pengetahuan, jaringan, dan strategi yang dapat diimplementasikan di wilayah masing‑masing. Diharapkan kolaborasi yang diperkuat antara DPRD dan pemerintah daerah akan menjadi katalisator bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing Jawa Tengah dalam perekonomian nasional.
