PATI, PortalMuria.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati kini tak lagi berjalan mulus tanpa kritik. Gelombang keluhan masyarakat mulai bermunculan, menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai jauh dari harapan.
Keluhan tersebut bukan sekadar isu kecil. Dari kualitas menu hingga distribusi bantuan, publik mulai mempertanyakan keseriusan pelaksanaan program yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat ini.
Meningkatnya laporan dari warga membuat pengawasan terhadap program MBG kian diperketat. Tak hanya di tingkat daerah, sorotan bahkan disebut sudah merambah hingga level pusat.
Beberapa warga mengeluhkan menu makanan yang dianggap tidak layak konsumsi, baik dari segi kualitas maupun kelayakan gizi. Di sisi lain, muncul pula dugaan adanya ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Pati, resmi mendapatkan mandat dari DPD Gerindra Jawa Tengah untuk mengawal langsung jalannya program MBG.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas berbagai laporan yang masuk. Ia menegaskan bahwa program pemerintah tidak boleh dijalankan secara asal-asalan.
“Ini program negara, tidak boleh asal jalan. Menu harus sesuai standar, bukan sekadar formalitas,” tegas H. Hardi, Rabu (18/3/2026).
Pengawasan yang akan dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar langsung ke lapangan. Fokus utama adalah memastikan kualitas menu sesuai standar gizi serta distribusi bantuan tepat sasaran.
Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program menjadi perhatian serius. Jika terbukti, hal ini bisa berdampak pada keberlanjutan operasional SPPG di wilayah tersebut.
Tak main-main, H. Hardi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah tegas. SPPG yang terbukti melanggar aturan atau bermain dalam program ini terancam ditutup secara permanen.
Langkah ini diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program sosial yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat.
Kini, masyarakat Kabupaten Pati menanti realisasi dari langkah tegas tersebut. Apakah pengawasan ini akan berujung pada ‘bersih-bersih’ besar di tubuh pelaksana MBG, atau sekadar menjadi peringatan tanpa tindakan nyata?
Yang jelas, tekanan publik terus menguat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar program MBG benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru.
(Red.)
