PATI, PortalMuria.com – Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Pati menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani dengan hadir langsung dalam panen raya di Dukuh Botok, Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Sabtu (7/2/2026). Kehadiran Bulog ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa negara benar-benar hadir mengawal hasil jerih payah petani, dari sawah hingga pasar.
Panen raya tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Ratri Wijayanto, serta Pimpinan Cabang Bulog Pati Meitha Nova Riany.
Pimpinan Cabang Bulog Pati, Meitha Nova Riany, menegaskan bahwa pada panen raya kali ini Bulog menerapkan dua prinsip utama: tertib usia panen dan tertib harga. Bulog memastikan seluruh gabah petani diserap dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Tidak boleh ada harga di bawah Rp 6.500. Semua kami beli sesuai penugasan pemerintah. Kalau harga gabah di atas itu, kami arahkan ke mitra, dan Bulog tetap menjalin kerja sama,” ujar Meitha di sela panen raya.
Bulog juga mendorong petani untuk menjalin kemitraan langsung pasca panen, guna memastikan gabah lokal terserap optimal tanpa permainan harga di tingkat bawah.
Bulog Pati memprediksi produksi gabah di Kabupaten Pati hingga Februari 2026 mencapai 70 ribu ton. Sementara target serapan Bulog selama satu tahun mencapai 93 ribu ton.
“Jika benar tercapai 1 hektar 10 ton, maka produksi panen raya Februari bisa tembus 70 hingga 90 ribu ton. Kami optimistis target 93 ribu ton bisa tercapai di Februari–Maret,” jelas Meitha.
Plt Bupati: Terbukti, 1 Hektar Bisa Hasilkan 10,28 Ton
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan panen raya di Bumiharjo menjadi bukti konkret keberhasilan program 1 hektar 10 ton. Bahkan hasil ubinan menunjukkan angka 10,28 ton per hektar.
“Ini bukti nyata. Tim Dinas Pertanian turun langsung ke kecamatan dan desa, sosialisasi, pendampingan, dan hasilnya hari ini bisa kita lihat,” tegas Chandra.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama soal ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan). Saat ini, kebutuhan pupuk subsidi di Pati telah terpenuhi 100 persen, ditambah dukungan pupuk dari mitra.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Pati. Menurutnya, capaian produksi ini membuat Pati lebih cepat mewujudkan swasembada pangan, bahkan melampaui target nasional 2027.
“Ini luar biasa. Swasembada pangan nasional diproyeksikan akhir 2025–awal 2026. Pati sudah membuktikan lebih cepat,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Firman menyebut stok awal padi nasional saat ini mencapai 3,32 juta ton, sebuah capaian yang disebutnya sebagai pertama kali dalam sejarah Indonesia.
Firman juga menegaskan DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk untuk mengevaluasi penyaluran pupuk subsidi. Ke depan, pupuk subsidi harus langsung diterima petani penggarap, bukan pemilik lahan yang tidak mengolah sawah.
“Pupuk subsidi untuk produksi, bukan untuk dijual kembali. Ini harus tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dosis pupuk sesuai kondisi tanah, termasuk penyesuaian pH, agar produktivitas tetap terjaga.
Terkait keterbatasan alat pertanian, Firman mendorong skema kredit lunak perbankan bagi petani untuk membeli alsintan. Pemerintah, menurutnya, bisa hadir melalui subsidi bunga agar petani memiliki tanggung jawab merawat alat tersebut.
Selain itu, DPR RI mendorong penguatan peran Bulog sebagai penyangga harga pangan, seiring revisi Undang-Undang Pangan. Ke depan, Bulog direncanakan mengelola hingga 60 persen beras untuk rakyat.
“Bulog harus bermitra dengan penggilingan kecil dan menengah. Perusahaan daerah bisa menjadi offtaker agar kedaulatan pangan benar-benar terwujud,” pungkasnya.
(Red.)
