Portal Muria – 19 April 2026 | Jakarta, 19 April 2026 – Pada peringatan ke-71 Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kembali bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah mandat konstitusional dan hasil komitmen KAA. Ia menambahkan, perjuangan melawan kolonialisme tidak selesai; kini bertransformasi menjadi neo‑kolonialisme yang menampakkan diri lewat dominasi ekonomi, ketergantungan teknologi, dan tekanan geopolitik.
Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, menampilkan beberapa tokoh senior PDIP. Hasto mengingatkan bahwa pada KAA 1955, 29 negara menandatangani komunike politik yang secara tegas mendukung hak bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan pelaksanaan resolusi PBB. Menurutnya, posisi Indonesia harus tetap menjadi teladan dalam membela kemanusiaan tanpa memihak pada kepentingan kekuatan Barat.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menambah perspektif dengan menyoroti bahwa kolonialisme lama telah beralih menjadi bentuk baru. “Runtuhnya kolonialisme lama tidak berarti berakhirnya imperialisme. Imperialisme akan terus berganti wajah, strategi, dan instrumen,” ujarnya. Ia mencontohkan krisis global seperti konflik bersenjata antara AS‑Tiongkok, perang Rusia‑Ukraina, agresi militer AS‑Israel terhadap Iran, serta blokade AS terhadap Kuba sebagai manifestasi neo‑kolonialisme modern.
Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Jogja, Eko Suwanto, menegaskan relevansi semangat KAA dalam konteks geopolitik saat ini. Dalam pidato daring setelah mendengarkan sambutan Megawati Soekarnoputri, Eko menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghidupkan kembali nilai‑nilai anti‑kolonialisme. Ia menuturkan pengalaman mengunjungi Museum KAA di Bandung pada tahun 2025, menyatakan bahwa semangat solidaritas bangsa‑bangsa Asia‑Afrika tetap menjadi pijakan bagi kebijakan luar negeri bebas‑aktif Indonesia.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, mengusulkan penyelenggaraan Konferensi Asia‑Afrika Jilid II sebagai respons strategis terhadap dinamika geopolitik global yang dipenuhi praktik neo‑kolonialisme. Ia berpendapat bahwa forum baru tersebut dapat memperkuat solidaritas negara‑negara berkembang, sekaligus menyeimbangkan sistem internasional yang masih timpang. Megawati mengaitkan usulannya dengan gagasan Bung Karno tentang “Progressive Geopolitical Co‑existence” yang menekankan ko‑eksistensi damai sekaligus progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Ketua Umum PDIP menegaskan bahwa semangat KAA tidak hanya historis, melainkan harus dijadikan landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks dukungan terhadap Palestina, ia menolak pandangan bahwa posisi Indonesia bersifat emosional semata. Menurutnya, dukungan tersebut berakar pada komitmen internasional yang telah disepakati sejak era KAA, serta pada prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan PDIP mencerminkan upaya partai untuk menegaskan kembali identitas politik yang berlandaskan anti‑imperialisme. Mereka mencatat bahwa penggunaan istilah “neo‑kolonialisme” dalam retorika partai mengacu pada fenomena nyata seperti kontrol rantai pasok global oleh perusahaan multinasional, tekanan teknologi digital, serta kebijakan ekonomi yang menempatkan negara‑negara berkembang pada posisi tawar yang lemah.
Secara keseluruhan, peringatan ke-71 KAA menjadi ajang bagi PDIP untuk mengaitkan sejarah perjuangan anti‑kolonial dengan tantangan kontemporer. Dari dukungan Palestina hingga usulan KAA Jilid II, partai menegaskan bahwa kolonialisme belum selesai; ia hanya berwujud baru yang memerlukan respons kolektif bangsa‑bangsa merdeka. PDIP berharap agenda ini dapat memicu dialog internasional yang lebih adil, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor solidaritas global.
