Portal Muria – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Di saat dunia mengamati ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dan Iran, Indonesia kembali menampilkan peran diplomatik yang tak terduga melalui kunjungan mendadak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Islamabad. Kunjungan itu, yang dijuluki “diplomasi zigzag”, menimbulkan perdebatan luas tentang apakah Indonesia sedang mengadopsi strategi politik luar negeri yang lebih bebas dan aktif.
Ketegangan AS–Iran kini dipicu oleh blokade yang diterapkan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis Iran, termasuk Bandar Abbas. Blokade tersebut dianggap oleh Tehran sebagai penghalang utama bagi proses perdamaian yang sedang dikoordinasikan di Islamabad, Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negosiasi tidak dapat bergerak maju selama Amerika terus menegakkan sanksi pelabuhan dan melanggar gencatan senjata.
Sementara itu, Pakistan berperan sebagai mediator utama, dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar berusaha menyeimbangkan tekanan antara Washington dan Tehran. Dalam konteks ini, kehadiran Prabowo di Islamabad menambah dimensi baru. Prabowo, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengadakan pertemuan tertutup dengan pejabat militer Pakistan, termasuk Marsekal Lapangan Asim Munir, serta mengirim pesan langsung kepada Presiden AS Donald Trump melalui saluran diplomatik.
Menurut sumber dalam lingkaran pertahanan, Prabowo menyoroti pentingnya menjaga stabilitas jalur perdagangan di Selat Hormuz, yang menjadi titik krusial bagi ekspor minyak Iran dan impor energi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi korban dari perselisihan besar, melainkan berkeinginan menjadi fasilitator yang dapat menjembatani dialog.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip “bebas aktif”. Pada era Presiden Joko Widodo, Indonesia menekankan tidak berpihak pada blok atau aliansi tertentu, sekaligus berusaha menjadi mediator dalam konflik regional. Namun, keberanian Prabowo untuk masuk dalam arena yang sangat sensitif, di mana AS dan Iran saling menuduh pelanggaran, menguji batas kebebasan tersebut.
Pengamat politik, Dr. Rina Suryani dari Lembaga Kajian Hubungan Internasional, berpendapat bahwa diplomasi zigzag Prabowo mencerminkan upaya memperluas peran strategis Indonesia di Asia Selatan. “Indonesia memiliki kepentingan ekonomi di jalur Hormuz dan hubungan historis dengan Pakistan. Dengan mengirimkan tokoh senior seperti Prabowo, Jakarta menunjukkan bahwa ia siap berperan lebih aktif, bahkan jika harus menavigasi risiko diplomatik,” ujar Rina.
Di sisi lain, kritikus domestik menilai langkah tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki hubungan militer yang kuat dengan Amerika Serikat, termasuk dalam program pertahanan bersama. “Jika Indonesia terlalu menekankan pada mediasi yang berpotensi menyinggung AS, hal itu bisa merusak hubungan keamanan yang telah terjalin selama dekade,” kata Budi Santoso, analis senior di Pusat Studi Keamanan Nasional.
Dalam pertemuan di Islamabad, Prabowo juga mengangkat isu penahanan kapal kargo Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz akibat aksi militer Iran. Ia menekankan bahwa stabilitas energi global berdampak langsung pada keamanan energi nasional Indonesia. Prabowo mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi tiga pihak antara Indonesia, Pakistan, dan Iran untuk memantau pergerakan kapal dagang di wilayah tersebut.
Reaksi Washington masih belum jelas. Meski Presiden Trump secara publik menyatakan kesiapan meninjau kembali blokade, pejabat militer AS tetap menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menekan kemampuan militer Iran. Sementara itu, pejabat Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, menuduh AS memanfaatkan blokade sebagai senjata politik, dan menolak perundingan yang dilakukan “di bawah ancaman”.
Dengan dinamika ini, Indonesia tampaknya berusaha memanfaatkan posisi geografis dan netralitasnya untuk menjadi penengah yang dapat diandalkan. Keberhasilan diplomasi zigzag Prabowo akan sangat tergantung pada kemampuan Jakarta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan regional, dan prinsip bebas aktif yang menjadi landasan kebijakan luar negeri.
Kesimpulannya, langkah Prabowo menandai perubahan signifikan dalam strategi diplomasi Indonesia. Jika berhasil, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai mediator regional. Namun, risiko diplomatik yang tinggi menuntut kehati-hatian dalam menavigasi konflik antara dua kekuatan besar dunia.
