Portal Muria – 20 April 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan alokasi dana sebesar Rp200‑miliar hingga Rp253,6 miliar untuk membiayai pendidikan gratis di 103 sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses pendidikan di wilayah yang belum memiliki cukup kapasitas sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan bahwa total anggaran yang disiapkan mencapai Rp253.625.139.600. Dana tersebut akan ditransfer ke rekening resmi masing‑masing sekolah yang terpilih, dan penggunaan dana diatur melalui skema pendanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.
Program ini menargetkan semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan gratis biaya SPP, uang pangkal, dan biaya operasional lainnya, beban keuangan orang tua diharapkan berkurang secara signifikan.
Untuk memastikan dana tepat sasaran, Dinas Pendidikan menetapkan serangkaian kriteria ketat bagi sekolah yang ingin menjadi penerima bantuan. Kriteria utama meliputi:
- Berada di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri yang dikelola Pemprov DKI.
- Mempunyai izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan melaporkan data secara teratur ke Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional.
- Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan.
- Telah menjadi penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama tiga tahun terakhir tanpa jeda.
- Tidak termasuk dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama.
- Mengikuti skema pendanaan yang diatur gubernur dan memiliki rekening resmi atas nama sekolah.
Selain persyaratan administratif, sekolah yang menerima dana harus menjamin proses belajar mengajar tidak terputus selama periode bantuan. Untuk jenjang SD, kelas 1‑6 harus tersedia; untuk SMP, kelas 7‑9; dan untuk SMA/SMK, kelas 10‑12. Hal ini bertujuan menjaga kesinambungan pendidikan bagi siswa.
Daftar lengkap 103 sekolah yang terpilih tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Berikut contoh distribusi sekolah per wilayah dan jenjang:
| Wilayah | Jenjang | Contoh Sekolah |
|---|---|---|
| Jakarta Barat | SMP | SMP Muhammadiyah, SMP Al Inayah, SMP Al Hasanah, SMP Cindera Mata Indah, SMP Garuda, SMP Melania I |
| Jakarta Barat | SMA/SMK | SMA Lamaholot, SMAS Budi Murni, SMAS YP BDN, SMKS Citra Utama, SMKS Maarif Jakarta, SMKS Permata Bunda |
| Jakarta Timur | SMP | SMP Triwibawa, SMP Trisula Perwari, SMP At‑Taqwa, SMP Strada Pelita Pejompoan, SMP Islam Al‑Ihsan, SMP Paskalis 1 |
| Jakarta Selatan | SD | SD Bhakti Luhur |
Dengan total 103 sekolah, anggaran rata‑rata per sekolah mendekati Rp2,46 miliar. Pemerintah Provinsi menilai angka ini cukup untuk menutup biaya operasional, pengadaan bahan belajar, serta kebutuhan infrastruktur dasar selama satu tahun pelajaran.
Pelaksanaan program diharapkan dimulai pada awal tahun ajaran 2026/2027. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan melakukan monitoring berkala, termasuk audit keuangan dan evaluasi kualitas pembelajaran, untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan dampak positif yang maksimal.
Program gratis ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan hingga 100 persen, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan formal. Jika berhasil, model pendanaan serupa dapat direplikasi di provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat ekosistem pendidikan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak Jakarta.
