Portal Muria – 17 April 2026 | Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilaksanakan secara daring pada 16 April 2026 menandai titik kritis dalam dinamika internal partai. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia secara tegas mendesak Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, untuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin. Kritik tajam tersebut muncul setelah enam bulan sejak Surat Keputusan Kementerian Hukum (SK Menkum) diterbitkan, yang menurut para pimpinan DPW tidak menghasilkan pembicaraan tentang kepentingan partai melainkan lebih banyak mengangkat agenda pribadi.
Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP DKI Jakarta, menilai bahwa keberadaan oknum di tingkat DPP menghambat kerja organisasi. Ia menegaskan bahwa Sekjen seharusnya menjalankan fungsi tata kelola organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun yang terjadi justru sebaliknya. “Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap partai dan harus diatasi dengan tindakan tegas, termasuk penggantian,” ujarnya dalam rilis yang diterbitkan pada 17 April 2026. Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menambahkan bahwa pihaknya tetap patuh pada keputusan DPP namun menuntut percepatan penyelesaian persoalan Sekjen agar tidak mengganggu kinerja partai. Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menekankan pentingnya konsolidasi politik menjelang agenda verifikasi partai dan pemilu berikutnya.
Desakan dari seluruh DPW ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk merespons dinamika internal sebelum agenda politik mendatang, termasuk proses verifikasi partai dan persiapan pemilu 2026. Pada saat yang sama, DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel) mempersiapkan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di 22 kabupaten/kota pada 25–27 April 2026. Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, menjelaskan bahwa Muscab kali ini menggunakan mekanisme hybrid, menggabungkan proses daring dan luring. Pembukaan secara online melalui Zoom dijadwalkan pada 25 April, diikuti dengan sidang pleno di masing-masing daerah hingga pleno ke-6 yang menentukan formatur.
Ilham juga menegaskan kriteria ketat bagi calon Ketua DPC. Calon harus memiliki ketokohan, kemampuan menggerakkan mesin partai, serta komitmen menandatangani pakta integritas yang mencakup penyediaan kantor, struktur PAC, dan target kaderisasi minimal satu kader per 1.000 penduduk. Faktor finansial menjadi pertimbangan penting, mengingat aktivitas politik membutuhkan logistik yang memadai. Selain itu, DPW PPP Sulsel membuka peluang bagi figur eksternal yang lolos uji kelayakan (fit and proper test) untuk mencalonkan diri, sementara kader internal dinilai berdasarkan rekam jejak di partai.
Penekanan pada konsolidasi politik juga tercermin dalam kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Magelang pada 16 April 2026. Pemerintah Kota Magelang menggelar acara yang melibatkan sekitar 180 peserta dari partai dan ormas dengan tema “Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Walikota Magelang, Damar Prasetyono, menyatakan bahwa partai politik dan ormas merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta peran edukatif dalam melawan hoaks.
Keberlanjutan agenda internal PPP, mulai dari desakan penggantian Sekjen hingga persiapan Muscab dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, mencerminkan upaya partai untuk memperkuat struktur organisasi menjelang pemilu 2026. Jika DPP dapat menanggapi tuntutan DPW dengan cepat, partai berpotensi mengembalikan kepercayaan internal dan publik, serta menyiapkan kader yang lebih kompeten untuk bersaing di panggung nasional. Namun, kegagalan dalam menyelesaikan konflik internal dapat memperlemah posisi PPP, terutama di tengah persaingan ketat partai-partai lain yang sudah mempersiapkan strategi politiknya.
Secara keseluruhan, dinamika internal PPP saat ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang responsif, tata kelola yang transparan, serta konsolidasi yang efektif. Langkah-langkah konkret, seperti evaluasi Sekjen, pelaksanaan Muscab terstruktur, dan sinergi dengan pemerintah daerah, akan menjadi faktor penentu bagi PPP dalam mempertahankan relevansi politiknya menjelang pemilu mendatang.
