Portal Muria – 15 April 2026 | Semarang, 14 April 2026 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan kembali peran strategis koperasi dalam memperkuat perekonomian rakyat pada acara Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Wisma Perdamaian. Ia menekankan bahwa koperasi harus bertransformasi menjadi hub pendampingan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang berupaya naik kelas.
Data resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan bahwa provinsi ini menampung 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota. Total aset koperasi mencapai Rp60,13 triliun, volume usaha tercatat Rp43,78 triliun, dan imbal hasil yang dibagikan kepada anggota mencapai Rp1,16 triliun. Angka-angka ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor koperasi terhadap produk domestik regional.
- Jumlah koperasi aktif: 19.022 unit
- Anggota koperasi: >6,8 juta orang
- Aset total: Rp60,13 triliun
- Volume usaha: Rp43,78 triliun
- Imbal hasil anggota: Rp1,16 triliun
Fokus terbaru pemerintah provinsi terletak pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 8.523 KDKMP yang terdaftar, 6.271 unit sudah beroperasi, dan 1.466 di antaranya telah memiliki gerai fisik yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Luthfi mengharapkan KDKMP dapat segera berperan sebagai jaringan distribusi logistik serta lumbung pangan desa, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat paling bawah.
Dalam rangka mempercepat operasionalisasi KDKMP, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antara Dekopinwil Jawa Tengah dan Kementerian Koperasi. “Dekopin adalah napas yang harus seirama dengan Kemenkop. Amanah ini tidak ringan, namun kolaborasi yang solid dapat menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di seluruh daerah,” ujar Ferry dalam sesi tanya jawab.
Ferry menyoroti bahwa percepatan pembentukan badan hukum KDKMP menjadi prioritas utama. Ia menambahkan bahwa penguatan koperasi harus beralih ke tahap konkrit, yakni mengintegrasikan produk UMKM lokal Jawa Tengah ke dalam jaringan gerai koperasi desa. Dengan menempatkan produk-produk seperti sabun, sampo, deterjen, hingga sambal buatan lokal di gerai koperasi, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem industri kecil yang berkelanjutan.
“Kita bisa belajar membuat produk kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin, tetapi juga membuka peluang kerja baru di wilayah pedesaan,” kata Ferry, menekankan bahwa koperasi dapat menjadi pintu gerbang bagi industri rumah tangga.
Selain pengembangan produk, Dekopinwil Jawa Tengah juga diinstruksikan untuk memperkuat transformasi sumber daya manusia melalui program digitalisasi, pelatihan kewirausahaan, dan advokasi perlindungan hukum bagi koperasi. Inisiatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta menurunkan risiko keuangan bagi anggota koperasi.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi dan kementerian menandai sebuah komitmen jangka panjang untuk menempatkan koperasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan basis anggota yang luas, aset yang signifikan, dan potensi pengembangan jaringan desa, koperasi di Jawa Tengah berada pada posisi yang strategis untuk menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus koperasi baru dalam mengimplementasikan kebijakan, mengelola sumber daya, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga keuangan. Jika semua elemen dapat bersinergi, koperasi tidak hanya akan memperkuat ekonomi desa, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan.
Kesimpulannya, koperasi di Jawa Tengah sedang berada pada titik krusial dimana dukungan kebijakan, sinergi lintas lembaga, dan inovasi produk dapat mengubahnya menjadi pilar penguatan ekonomi rakyat. Implementasi yang tepat dan konsisten akan menentukan sejauh mana koperasi dapat menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi jutaan anggota di provinsi ini.
