JAKARTA, PortalMuria.com — Kementerian Pertanian (Kementan) kembali membuat publik tercengang setelah mengumumkan temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Sabang tanpa restu pemerintah pusat. Ratusan ton beras itu kini disegel rapat di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group, menandai babak baru penindakan terhadap praktik impor nakal yang semakin nekat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia memastikan telah menggandeng aparat penegak hukum untuk membongkar dalang di balik masuknya beras yang diduga kuat berasal dari Thailand dan Vietnam, dua negara dengan harga beras jauh lebih murah.
“Siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Amran menepis anggapan bahwa zona perdagangan bebas (free trade zone) seperti Sabang dapat dijadikan tameng untuk menjalankan impor tanpa prosedur resmi. Menurutnya, area khusus itu tetap harus mengikuti kebijakan pusat, termasuk syarat persetujuan dari Kementan.
“Itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan,” ujarnya.
Kementan pun telah melakukan penyisiran internal, termasuk pengecekan izin di level direktorat jenderal, deputi, hingga Bapanas, namun hasilnya jelas: tidak ada satu pun izin impor beras yang diterbitkan untuk operasi ini.
Temuan ini semakin memancing tanda tanya karena kebutuhan beras di Sabang sebenarnya aman. Amran menyebut ketersediaan mencapai 402 ton untuk kebutuhan tiga bulan ke depan.
“Beras kita di sana cukup besar… Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan,” lanjutnya.
Dengan penyegelan sudah dilakukan dan jalur distribusi dihentikan, kini penyidikan memasuki tahap penelusuran aktor utama serta motif di balik impor gelap ini. Kementan berjanji kasus ini tidak akan berhenti di tingkat perusahaan semata.
Sementara itu, masyarakat menunggu langkah lanjutan pemerintah—apakah kasus ini akan membuka daftar panjang modus impor ilegal yang selama ini tak tersorot, atau justru menjadi titik balik penguatan kedaulatan pangan nasional.
(Red.)
