Rembang

Bupati Rembang, Harno, tak ingin lagi mendengar cerita lama: BUMD sakit, rugi, atau sekadar jadi beban APBD. Targetnya jelas tahun 2026 seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus sehat dan mampu menyetor dividen nyata ke kas daerah.

Isu tunjangan perumahan kini tidak hanya mengguncang DPR RI pasca demo besar-besaran. Sorotan mulai mengarah ke daerah, termasuk DPRD Rembang yang kinerjanya dinilai melempem oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Yang mengejutkan, audiensi itu justru menjadi panggung bagi Bupati Rembang, Harno, untuk membuka “kartu truf” pengelolaan APBD. Ia menegaskan hasil efisiensi dan penataan anggaran berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 100 miliar.

Kapolres Rembang, AKBP Dhanang Bagus Anggoro, memastikan kondisi keamanan di wilayahnya berjalan aman dan terkendali. Dalam keterangan pers Sabtu malam (30/8/2025), ia menegaskan tidak ada tanda-tanda pergerakan massa maupun potensi aksi anarkis seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Kabupaten Rembang mendapat perhatian langsung dari Bupati Harno. Saat meninjau pelaksanaan di SMP Negeri 2 Rembang, Kamis (28/8/2025), Harno blusukan ke sejumlah kelas dan berdialog langsung dengan para siswa penerima manfaat.

Aksi seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Rembang bernama Sumarni yang viral di media sosial lantaran membagikan nasi bungkus di depan Pendopo Kabupaten Pati dengan mengatasnamakan kelompok Emak-Emak Pati Cinta Damai, akhirnya menuai respons resmi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menegaskan belum ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2025. Pernyataan itu muncul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran, agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menetapkan pajak dan retribusi.