Rembang , PortalMuria.com – Isu tunjangan perumahan kini tidak hanya mengguncang DPR RI pasca demo besar-besaran. Sorotan mulai mengarah ke daerah, termasuk DPRD Rembang yang kinerjanya dinilai melempem oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza, menilai dewan seharusnya lebih peka terhadap aspirasi publik, bukan sekadar duduk nyaman di kursi empuk.
“Banyak kritik dari masyarakat yang kami terima. Tapi di media, capaian kinerja DPRD nyaris tak terdengar. Kalau pun ada, publik masih sangsi. Maka wajar kalau masyarakat mempertanyakan: apa yang sebenarnya dikerjakan DPRD?” tegasnya.
Angka Fantastis di Tengah Rakyat Sulit
Data yang didapat, tunjangan perumahan DPRD Rembang memang bikin tercengang:
- Ketua DPRD: Rp 36,49 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp 26,7 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp 19,37 juta/bulan
Itu belum termasuk tunjangan transportasi dan lainnya. Jika dihitung total, Ketua DPRD bisa membawa pulang hampir Rp 70 juta per bulan, anggota sekitar Rp 42 juta per bulan.
Padahal, kata seorang warga, Yusuf, rakyat kini pontang-panting mencari uang Rp 50 ribu saja sehari.
“Kalau mereka sudah punya rumah sendiri, ya apa nggak bisa berkorban? Tunjangan dialihkan saja buat kebutuhan rakyat. Biar terasa adil,” sindirnya.
Dewan: “Paling Rendah Kok”
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menanggapi dengan santai. Ia berdalih tunjangan tersebut masih termasuk “paling rendah” dibanding kabupaten tetangga seperti Pati, Blora, Kudus, dan Jepara.
“Kita nrimo ing pandum dulu lah. Kondisi keuangan daerah juga terseok-seok,” ujarnya sambil menolak anggapan perlu ada evaluasi.
Nada serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD, Gunasih. Menurutnya, tunjangan perumahan itu sah berdasarkan aturan pemerintah, dihitung sesuai appraisal, termasuk ukuran rumah, perabot, dan biaya perawatan.
“Jadi bukan sekadar sewa rumah kosong, tapi full paket,” tegasnya.
Publik Mulai Gerah
Meski disebut “paling rendah”, fakta bahwa total tunjangan perumahan DPRD Rembang bisa mencapai hampir Rp 12 miliar per tahun membuat sebagian warga makin gerah.
Turmudzi, warga lain, bahkan menuntut pemerintah pusat turun tangan.
“Kalau DPR RI saja bisa dievaluasi, kenapa DPRD dibiarkan? Jangan hanya pusat, tapi juga daerah. Angkanya terlalu jomplang dengan kondisi masyarakat yang masih susah makan,” tegasnya.
Ia menyebut, gelombang ketidakpercayaan terhadap DPR maupun DPRD bukan semata karena politik, tapi karena gaya hidup wakil rakyat yang dianggap berlebihan.
“Kalau nggak bisa dihapus, ya diturunkan. Duit segitu kalau buat anak yatim dan fakir miskin, hasilnya lebih jelas,” tambahnya.
Catatan Tajam
Di tengah situasi ekonomi sulit, isu tunjangan DPRD Rembang ini bisa menjadi bom waktu. Publik menuntut transparansi dan keseriusan dewan dalam bekerja, bukan sekadar menerima jatah bulanan. Pertanyaannya: beranikah DPRD Rembang membuka kinerjanya ke publik, atau justru memilih diam di balik tembok rumah mewah yang dibiayai uang rakyat?
(Red.)
