Portal Muria – 20 April 2026 | Setelah sepuluh hari gencatan senjata yang ditetapkan antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada 16 April 2026, ribuan warga Lebanon berbondong‑bonong kembali ke kampung halaman mereka di wilayah selatan. Namun suasana harapan itu segera berubah menjadi ketegangan ketika pasukan Israel menegakkan apa yang mereka sebut “Garis Kuning” di sepanjang perbatasan selatan, sekaligus melancarkan serangan yang menghancurkan jembatan strategis di atas Sungai Litani.
Garis Kuning, istilah yang sebelumnya hanya dipakai di zona konflik Gaza, kini diadaptasi oleh militer Israel di Lebanon. Menurut pernyataan resmi militer Israel pada 18 April, zona ini berfungsi sebagai zona penyangga di mana setiap pergerakan yang dianggap mengancam akan langsung ditindak secara militer, meski berada di luar batas gencatan senjata. “Kami telah mengidentifikasi sebuah sel teroris yang melanggar kesepahaman gencatan senjata dan mendekati posisi kami dari utara Garis Kuning,” ujar juru bicara militer Israel, menambahkan bahwa tembakan artileri dan serangan udara telah dilakukan untuk menetralkan ancaman tersebut.
Penetapan Garis Kuning memicu kebingungan di kalangan warga sipil. Di satu sisi, mereka berusaha kembali ke rumah yang selama ini terbengkalai karena pertempuran. Di sisi lain, mereka harus menghindari zona yang kini diperlakukan sebagai zona larangan militer. Sebagian besar penduduk di desa‑desa perbatasan, termasuk di kota‑kota kecil seperti Beit Leif, Qantara, dan Touline, melaporkan bahwa rumah‑rumah mereka masih dalam keadaan rusak parah akibat serangan artileri Israel yang terus berlanjut meski ada gencatan senjata.
Situasi semakin memanas ketika sebuah jembatan utama yang melintasi Sungai Litani, yang menjadi satu‑satunya jalur keluar‑masuk bagi penduduk setempat, dibom oleh pesawat tempur Israel pada 19 April. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan struktur jembatan, tetapi juga menewaskan enam warga yang sedang menunggu untuk menyeberang ke sisi selatan. Kejadian ini memicu kemarahan di kalangan penduduk dan menambah tekanan pada pemerintah Lebanon serta kelompok Hizbullah untuk menuntut penarikan total pasukan Israel dari wilayah selatan.
Sejak gencatan senjata diberlakukan, pihak Hizbullah melalui Sekjen Naim Qassem menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat bertahan jika satu pihak saja yang melanggarnya. “Tidak ada gencatan senjata hanya dari pihak perlawanan, itu harus dari kedua belah pihak,” ujar Qassem dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional. Ia menuntut Israel mundur sepenuhnya, mengembalikan semua tahanan, dan memulai kampanye rekonstruksi berskala besar dengan dukungan internasional, terutama dari negara‑negara Arab.
Di luar pernyataan resmi, laporan lapangan mengungkap bahwa warga yang berani menyeberang Sungai Litani setelah jam malam seringkali harus menempuh rute alternatif yang berbahaya, melewati medan berbatu dan hutan lebat. Beberapa warga bahkan melompat ke sungai dengan perahu kecil, meski arus deras dan risiko serangan udara masih mengintai. “Kami tidak punya pilihan lain. Rumah kami terbakar, tanah kami hancur, kami harus kembali,” kata Ahmad, seorang petani berusia 42 tahun dari desa Touline, sambil meneteskan air mata setelah melihat puing‑puing rumahnya.
Data yang dikumpulkan oleh organisasi hak asasi manusia mencatat lebih dari 773 korban tewas dan lebih dari 2.000 luka-luka sejak gencatan senjata dimulai. Sebagian besar korban merupakan warga sipil yang berada di area pertempuran atau di wilayah yang terkena bom artileri. Selain itu, lebih dari 10.000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dilaporkan sejak November 2024, menambah beban psikologis bagi masyarakat Lebanon yang sudah lelah dengan konflik berkepanjangan.
Reaksi internasional pun muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang masih menjabat pada awal tahun 2026, menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun berpeluang bertemu di Washington dalam satu atau dua minggu ke depan untuk membahas penghentian pertempuran. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai jadwal atau agenda pertemuan tersebut.
Secara keseluruhan, situasi di perbatasan selatan Lebanon menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata ketika salah satu pihak mengimplementasikan kebijakan militer baru tanpa koordinasi dengan pihak lain. Penetapan Garis Kuning dan penghancuran infrastruktur penting seperti jembatan menambah beban penderitaan bagi warga sipil yang sudah lama menantikan kembali ke kehidupan normal. Jika tidak ada langkah diplomatik yang konkret dan penarikan pasukan secara penuh, konflik ini berpotensi berlanjut dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang sudah rapuh.
