Ajicakra Indonesia Kirim Karangan Bunga ke DPRD Jepara, Tri Hutomo Soroti Aduan Kode Etik yang Tak Kunjung Ditindaklanjuti

Berita, Jepara126 Dilihat

JEPARA, PortalMuria.com – Kritik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara kembali disuarakan Ajicakra Indonesia. Kali ini, organisasi tersebut menyampaikan kritik melalui pengiriman karangan bunga ke depan Kantor DPRD Kabupaten Jepara, Kamis (19/11/2026).

Aksi simbolis itu dipimpin langsung Ketua Ajicakra Indonesia, Tri Hutomo. Pengiriman karangan bunga tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk protes sekaligus sindiran terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang dinilai belum menunjukkan perkembangan nyata.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tri Hutomo terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang kepala desa di Kabupaten Pati yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait dugaan sikap arogan oknum anggota legislatif terhadap masyarakat.

“Kami turut berduka cita atas tragedi yang menimpa saudara kita, seorang kepala desa di wilayah Pati. Ini menjadi perhatian kita semua karena ada dugaan sikap arogan dari oknum DPRD yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut,” ujar Tri Hutomo.

Di balik pengiriman karangan bunga tersebut, Ajicakra Indonesia mengungkap persoalan yang menurut mereka belum mendapatkan penyelesaian.

Tri Hutomo menyebut pihaknya telah melayangkan surat pengaduan kepada DPRD Kabupaten Jepara sejak Juli 2026. Namun, hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya mengaku belum melihat adanya progres penindakan yang konkret atas aduan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, khususnya ketika pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.

“Sejak Juli kami sudah mengirimkan surat pengaduan, tetapi sampai sekarang belum ada progres penindakan yang nyata. Tidak ada tindak lanjut konkret yang bisa kami lihat,” tegasnya.

Menurut Tri Hutomo, persoalan tersebut menjadi ironi ketika berbagai agenda DPRD, termasuk kegiatan ke luar kota, disebut berlangsung secara rutin. Sementara itu, pengaduan masyarakat yang membutuhkan perhatian justru dipertanyakan perkembangannya.

Ia juga mengingatkan bahwa gaji, tunjangan, serta fasilitas anggota DPRD bersumber dari uang rakyat melalui pajak. Karena itu, menurutnya, sudah semestinya kepentingan dan pengaduan masyarakat mendapatkan perhatian yang layak.

Tri Hutomo menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Ajicakra Indonesia bukan semata-mata ditujukan untuk menyerang lembaga legislatif, melainkan sebagai bentuk dorongan agar DPRD melakukan evaluasi terhadap mekanisme penegakan kode etik internal.

Baginya, lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan juga harus mampu memastikan anggotanya menjalankan tanggung jawab sesuai aturan dan etika.

Ia mempertanyakan bagaimana DPRD dapat menjalankan fungsi mewakili kepentingan masyarakat secara luas apabila persoalan kedisiplinan dan dugaan pelanggaran etik di lingkungan internalnya sendiri belum mendapatkan penanganan yang jelas.

Peristiwa meninggalnya kepala desa di Kabupaten Pati turut menjadi latar belakang kritik yang disampaikan Ajicakra Indonesia.

Tri Hutomo mengingatkan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlakukan masyarakat secara semena-mena.

Menurutnya, anggota DPRD justru harus menunjukkan sikap terbuka, santun, dan bertanggung jawab ketika berhadapan dengan masyarakat, termasuk ketika menerima kritik maupun pengaduan.

Ia berharap peristiwa di Pati menjadi momentum evaluasi agar dugaan tindakan arogan oleh oknum pejabat publik tidak kembali terjadi.

Meski demikian, penyebab kematian kepala desa di Pati masih harus mengacu pada hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum. Dugaan keterkaitan dengan tindakan oknum anggota DPRD tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum ada hasil pemeriksaan yang memastikan.

Menutup keterangannya, Tri Hutomo berharap kritik melalui karangan bunga tersebut menjadi bahan introspeksi bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Ia meminta agar pengaduan masyarakat yang telah disampaikan sejak Juli mendapatkan kejelasan tindak lanjut, sekaligus mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik anggota dewan.

“Harapan kami, ini menjadi evaluasi bersama. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Mereka mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas dari pajak rakyat, sehingga harus mampu menjaga sikap dan menjalankan amanah dengan baik,” pungkasnya.

Karangan bunga di depan Kantor DPRD Jepara itu akhirnya menjadi simbol sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh lembaga legislatif: sejauh mana suara masyarakat benar-benar mendapatkan tempat ketika mereka datang membawa pengaduan?

Sebab, jabatan wakil rakyat bukan sekadar soal fasilitas dan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk mendengar, melayani, dan mempertanggungjawabkan setiap amanah kepada masyarakat.

(Red.)

 

Catatan redaksi: Naskah ini mengatribusikan dugaan dan kritik kepada Tri Hutomo berdasarkan wawancara. Konfirmasi dari DPRD Jepara dan kepolisian terkait peristiwa di Pati perlu dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.