Nasabah BPR Nusumma Jepara Merasa Dirugikan, Ajicakra Soroti Dugaan Penguasaan ATM dan PIN

Berita, Jepara177 Dilihat

JEPARA, PortalMuria.com — Persoalan dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN milik nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Jateng Cabang Jepara menjadi sorotan Koalisi Ajicakra Indonesia. Seorang nasabah bernama H. Imam Prayitno (50) mengaku mengalami kerugian dan kesulitan ketika hendak melunasi pinjamannya. Persoalan tersebut kini telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Jepara untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Laporan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut diterima Satreskrim Polres Jepara pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pelaporan ini menjadi langkah hukum nasabah agar persoalan yang dialaminya mendapatkan penelusuran secara menyeluruh.

Meski demikian, laporan tersebut masih sebatas dugaan. Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

H. Imam Prayitno mengungkapkan, persoalan bermula ketika dirinya berniat melunasi pinjaman di BPR Nusumma setelah berjalan sekitar 1,5 tahun.

Ia mengaku telah membayar angsuran sebanyak 17 kali tanpa keterlambatan. Bahkan, pembayaran angsuran dilakukan secara rutin melalui mekanisme potong gaji setiap bulan.

Namun, niat untuk menyelesaikan kewajiban kredit justru dihadapkan pada perhitungan pelunasan yang menurutnya tidak transparan dan membingungkan.

“Awalnya saya punya pinjaman di BPR Nusumma dan sudah mengangsur 17 kali tanpa keterlambatan. Setelah berjalan 1,5 tahun, saya berniat melunasi karena merasa ada yang janggal. Untuk melunasi, saya diminta membayar Rp328.101.252. Padahal pinjaman awal hanya Rp135 juta dan setiap bulan saya rutin mengangsur tanpa telat karena potong gaji,” terang Imam.

Ia mengaku mengalami kesulitan, tekanan, hingga kebingungan dalam proses negosiasi pelunasan kredit. Kondisi tersebut kemudian mendorongnya mencari pendampingan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai nasabah.

Subkhan, salah satu Tim Advokasi Ajicakra Indonesia, membenarkan bahwa persoalan tersebut telah diadukan ke Unit Reskrim Polres Jepara.

Menurutnya, pengaduan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan perhitungan pelunasan kredit, tetapi juga dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN nasabah, dugaan pencurian atau penggelapan, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

“Perkara yang kita adukan adalah dugaan tindak pidana penguasaan kartu ATM dan PIN, pencurian atau penggelapan, serta akses ilegal sistem elektronik oleh BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara. Karena tindakan tersebut membuat klien kami merasa dirugikan, setelah melalui telaah kronologi kejadian dan bukti-bukti yang ada, akhirnya perkara ini kami laporkan ke Reskrim Polres Jepara untuk dilakukan pendalaman,” jelas Subkhan.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerima surat kuasa dari nasabah pada 12 November 2026 untuk melakukan pendampingan hukum.

Bahkan, pada Selasa, 17 November 2026, pelapor telah dipanggil untuk memberikan keterangan di Unit III Satreskrim Polres Jepara.

“Kami mendapatkan kuasa untuk melakukan pendampingan hukum dalam permasalahan ini. Pada Selasa, 17 November 2026, pelapor sudah dipanggil untuk memberikan keterangan di Unit III Reskrim Polres Jepara,” lanjutnya.

Ketua Ajicakra Indonesia, Tri Hutomo, turut angkat bicara mengenai laporan dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN nasabah tersebut.

Ia menilai, penguasaan instrumen transaksi perbankan milik nasabah oleh pihak bank perlu mendapatkan perhatian serius, terutama apabila dilakukan tanpa dasar persetujuan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Tri, praktik semacam itu perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ajicakra Indonesia juga menyatakan akan terus mendalami kemungkinan adanya nasabah lain yang mengalami persoalan serupa.

“Penguasaan buku tabungan, kartu ATM, dan PIN nasabah oleh pihak BPR tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Kami akan terus mendalami kemungkinan adanya korban lainnya sekaligus mengkaji dugaan tindak pidana lain yang mungkin berkaitan dengan perkara ini,” tegas Tri Hutomo.

Ia juga menyebutkan sejumlah kemungkinan aspek hukum yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum, mulai dari dugaan penggelapan, pencurian, akses ilegal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, hingga kemungkinan pemaksaan atau tindak pidana di bidang perbankan.

Tri turut menyinggung Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan pihak terafiliasi dengan bank, termasuk manipulasi pencatatan atau pembukuan dan tindakan lain sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, unsur pasal, dan hasil penyelidikan maupun penyidikan aparat penegak hukum.

Kasus ini kini menjadi perhatian Ajicakra Indonesia yang mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.

Sejumlah hal dinilai perlu mendapatkan kejelasan, mulai dari dasar penguasaan kartu ATM dan PIN nasabah, mekanisme pengelolaan rekening, transparansi perhitungan pelunasan kredit, hingga kemungkinan adanya transaksi yang tidak diketahui atau tidak disetujui nasabah.

Di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan konsumen jasa keuangan, perkara ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan nasabah harus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan.

Ajicakra Indonesia menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut serta membuka ruang penelusuran apabila ditemukan nasabah lain yang merasa mengalami persoalan serupa.

Kini publik menunggu bagaimana Polres Jepara menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap fakta di balik dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN nasabah BPR Nusumma Jepara.

(Red.)

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan keterangan pelapor dan tim advokasi. Karena perkara masih dalam proses penanganan, seluruh dugaan harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat pembuktian hukum. Disarankan pula meminta konfirmasi atau hak jawab dari pihak BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara sebelum publikasi.