Portal Muria – 21 April 2026 | Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menjadi sorotan publik setelah menolak intervensi polisi terhadap mantan pejabat Feri Amsari serta mengingatkan adanya potensi “downgrade” atau penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Penolakan ini muncul bersamaan dengan seruan tegasnya terhadap pelaku penembakan 15 warga sipil di Kampung Kembruk, Papua Tengah, yang menewaskan puluhan warga pada 14 April lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Pigai menegaskan bahwa pemolisian terhadap Feri Amsari – yang sebelumnya terlibat dalam kontroversi penegakan hukum – tidak dapat dijadikan alat politik untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. “Jika pemerintah menggunakan aparat kepolisian untuk melindungi atau menutup-nutupi tindakan tertentu, maka kepercayaan publik akan menurun drastis dan kita akan memasuki skenario downgrade pemerintah,” ungkapnya.
Pigai menambahkan bahwa penanganan kasus penembakan di Kembruk harus bersifat independen, adil, dan transparan. Ia menuntut pelaku baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil dan melukai tujuh lainnya untuk segera mengakui kesalahan serta menyerahkan diri kepada penegak hukum. “Kami tidak dapat membiarkan pelaku bersembunyi. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab,” kata Pigai.
Berikut poin utama yang disampaikan Pigai dalam dua isu sekaligus:
- Pemolisian Feri Amsari: Pigai menolak segala bentuk pemolisian yang dianggap sebagai upaya politik. Ia menilai tindakan tersebut dapat memperburuk citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik.
- Skenario downgrade pemerintah: Menurut Pigai, jika pemerintah terus mengabaikan penegakan HAM secara independen, maka akan terjadi penurunan legitimasi baik di dalam negeri maupun di mata internasional.
- Kasus penembakan Kembruk: Pigai menekankan pentingnya penanganan cepat dan transparan, serta mengajak lembaga non‑pemerintah, tokoh agama, dan Komnas HAM untuk memantau proses penyelidikan.
Kasus penembakan Kembruk sendiri melibatkan 22 warga sipil yang menjadi korban baku tembak antara aparat keamanan dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB). Dari total korban, 15 dinyatakan tewas dan tujuh lainnya mengalami luka, termasuk tiga anak-anak. Kementerian HAM berjanji akan menelusuri akar peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan mereka diproses sesuai hukum yang berlaku.
Selain menegaskan komitmen pemerintah, Pigai juga menyoroti peran penting media dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal proses hukum. “Kami mengundang semua pihak, termasuk LSM, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, untuk bersama‑sama memastikan tidak ada penutup‑tutupannya,” tegasnya.
Dalam konteks politik, penolakan Pigai terhadap pemolisian Feri Amsari dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kementerian HAM tidak akan menjadi instrumen politik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat independensi lembaga HAM, meski tantangan dari berbagai pihak masih tetap ada.
Berita ini menegaskan bahwa dua isu penting – penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di Papua dan penolakan pemolisian politik – menjadi titik fokus bagi Natalius Pigai dalam upaya memperbaiki citra dan kredibilitas pemerintah. Kedepannya, publik menantikan langkah konkrit yang diambil oleh Kementerian HAM serta respons pemerintah terhadap ancaman downgrade yang diungkapkan oleh Pigai.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, baik dalam kasus Papua maupun dalam penanganan isu politik domestik.
