Portal Muria – 21 April 2026 | Koops TNI Habitat (Habema) pada Senin (20/4/2026) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan personel TNI tidak terlibat dalam penembakan yang menewaskan seorang anak di Kampung Jigiunggi, Papua Tengah. Kepala Penerangan Koops, Letkol Inf Wirya Arthadiguna menegaskan tidak ada aktivitas prajurit TNI di desa tersebut pada saat kejadian, sekaligus membantah rumor bahwa korban tewas akibat benturan tembakan antara TNI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Wirya menjelaskan bahwa pada hari yang sama, Selasa (14/4/2026), terjadi dua peristiwa penembakan yang berbeda di wilayah Papua. Insiden pertama terjadi di Kampung Kembru, di mana laporan masyarakat menyebut adanya keberadaan kelompok bersenjata OPM. Aparat keamanan segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan, namun disambut dengan tembakan balik dari kelompok tersebut. Baku tembak pun tak terelakkan, menghasilkan empat anggota OPM tewas serta penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk dua senjata rakitan, satu senapan angin, munisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, satu selongsong peluru, serta peralatan tradisional seperti busur, anak panah, parang, kapak, pedang, dan pisau.
Insiden kedua, yang menjadi sorotan publik, terjadi di Kampung Jigiunggi. Kepala kampung Venius Walia melaporkan bahwa seorang anak warga tewas akibat tembakan. Aparat TNI langsung melakukan pengecekan dan mengonfirmasi adanya korban, namun menegaskan belum ada bukti yang mengaitkan prajurit TNI dengan tembakan tersebut. Wirya menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap penyebab pasti kematian anak itu, dan proses pemeriksaan akan dijalankan secara transparan demi menegakkan keadilan.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritisi operasi militer yang dilakukan TNI terhadap OPM di Distrik Kembru. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa operasi tersebut menelan korban sipil sebanyak 12 orang, termasuk anak-anak dan perempuan, serta menuntut evaluasi mendalam dari Panglima TNI. Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan menghormati prinsip HAM.
Dalam rangka menanggapi kritik tersebut, Wirya menegaskan komitmen TNI untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menambahkan bahwa semua temuan dari penyelidikan akan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau proses hukum yang berjalan.
Kasus ini menyoroti kompleksitas keamanan di Papua, di mana konflik bersenjata antara kelompok separatis dan aparat keamanan seringkali berpotensi menimpa warga sipil. Penegasan TNI bahwa dua peristiwa penembakan tersebut tidak terkait menjadi upaya untuk meredam ketegangan dan menghindari persepsi bahwa militer terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Namun, tekanan dari organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil tetap tinggi, menuntut akuntabilitas penuh atas setiap korban sipil yang muncul dalam operasi keamanan.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam mengungkap fakta secara menyeluruh, memastikan bahwa korban sipil mendapatkan keadilan, dan menghindari eskalasi konflik yang dapat memperburuk situasi keamanan di Papua.
