Portal Muria – 21 April 2026 | Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 20 April 2026, menuntut pembatasan kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik. Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, menyatakan bahwa prosedur pengesahan yang dijalankan Menteri Hukum berpotensi disalahgunakan dan dapat mengganggu independensi partai.
Gugum menegaskan bahwa perubahan susunan kepengurusan PBB yang dihasilkan dari Muktamar VI di Bali telah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Ia menuduh bahwa kubu lain yang mengklaim hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) tidak sah karena tidak melalui mekanisme DPP dan tidak dapat membuktikan halangan Ketua Umum. Menurut Gugum, prinsip hukum administrasi menuntut prioritas bagi pihak yang mengajukan perubahan terlebih dahulu, yaitu PBB pada 9 Maret 2026.
Dalam permohonan ke MK, PBB meminta agar kewenangan Menteri Hukum dibatasi hanya pada pencatatan perubahan, bukan pengesahan. Usulan tersebut mencakup penggantian surat keputusan (SK) pengesahan dengan surat keterangan tercatat serta penerapan mekanisme masa sanggah terbuka setelah pencatatan. Jika masih terdapat sengketa, penyelesaiannya diusulkan untuk dibawa kembali ke MK, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
PBB juga menyoroti ketidakefektifan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal. Contoh kasus yang disebutkan meliputi konflik di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, serta Partai Berkarya, yang semuanya belum menemukan penyelesaian memuaskan di Mahkamah Partai.
Langkah hukum ini muncul di tengah dinamika politik yang lebih luas. KPK baru-baru ini mengusulkan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik menjadi dua periode, sebuah usulan yang menambah tekanan pada regulasi internal partai. Meskipun usulan KPK belum menjadi kebijakan, hal tersebut mencerminkan upaya institusi negara untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan partai.
Berbagai pihak menanggapi gugatan PBB dengan beragam sudut pandang. Beberapa analis politik berpendapat bahwa pembatasan kewenangan Menteri Hukum dapat meningkatkan kemandirian partai dan mengurangi intervensi politik eksternal. Sementara itu, kalangan birokrat menyuarakan keprihatinan bahwa pencatatan saja mungkin tidak cukup untuk menjamin keabsahan kepengurusan, terutama bila terjadi perselisihan internal yang kompleks.
Berikut poin utama yang diajukan PBB dalam judicial review:
- Kewenangan pengesahan Menteri Hukum dianggap terlalu luas dan rawan disalahgunakan.
- Permohonan agar SK pengesahan diganti dengan surat keterangan tercatat.
- Penerapan masa sanggah terbuka setelah pencatatan perubahan kepengurusan.
- Penyerahan penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Penegasan bahwa Mahkamah Partai tidak efektif dalam menuntaskan konflik internal.
Jika MK memutuskan mendukung permohonan PBB, implikasinya dapat meluas ke seluruh lanskap politik Indonesia. Perubahan ini dapat menjadi preseden bagi partai lain yang tengah menghadapi dualisme kepengurusan, serta memaksa kementerian terkait untuk meninjau kembali prosedur administratifnya.
Namun, keputusan MK juga dapat menimbulkan tantangan baru. Tanpa otoritas pengesahan, partai mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perubahan kepengurusan yang sah secara cepat, terutama dalam situasi krisis politik. Oleh karena itu, penting bagi legislatif dan eksekutif untuk memperjelas mekanisme pencatatan serta mengatur standar verifikasi yang transparan.
Secara keseluruhan, gugatan PBB menandai titik penting dalam evolusi regulasi partai politik di Indonesia. Upaya ini mencerminkan keinginan partai untuk melindungi otonomi internalnya serta menuntut keadilan prosedural dalam sistem hukum negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi nanti akan menjadi indikator utama bagaimana Indonesia mengatur hubungan antara partai politik, lembaga negara, dan prinsip demokrasi.
Dengan semakin aktifnya partai politik dalam menguji regulasi melalui jalur yudisial, masyarakat dapat mengharapkan transparansi yang lebih besar dalam dinamika internal partai serta penegakan prinsip keadilan yang lebih konsisten di tingkat nasional.
