SOROTAN – PortalMuria.com || Fenomena respons pemerintah terhadap bencana alam kembali memancing kritik publik. Di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak dan kerentanan yang terus berulang, sebagian warga menilai penanganan bencana masih dipenuhi nuansa seremonial, pencitraan, dan manuver politis, alih-alih langkah nyata yang fokus pada pembenahan akar persoalan.
Kritik ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam setiap peristiwa bencana besar, sorotan kerap lebih banyak diarahkan pada kunjungan pejabat, penyerahan bantuan simbolis, dan pose-pose empati di depan kamera. Sementara itu, pekerjaan penting seperti mitigasi jangka panjang, pembenahan tata ruang, sampai perbaikan ekosistem kerap tersingkir dari prioritas.
Dalam banyak kejadian, pejabat tinggi hingga kepala daerah hadir ke lokasi bencana dengan rombongan besar dan liputan media yang masif. Kehadiran tersebut sering diwarnai sesi foto, pemberian bantuan secara simbolis, dan pernyataan bernada politis.
Publik menilai langkah-langkah itu lebih menonjolkan drama kemanusiaan yang dibalut pencitraan ketimbang manajemen krisis yang substansial.
“Seolah-olah bencana adalah panggung, bukan situasi yang menuntut kerja cepat dan senyap,” demikian suara kritik yang berkembang di masyarakat.
Kritik paling tajam justru terkait pola penanganan yang hanya berorientasi pada respons cepat jangka pendek, seperti membuka posko pengungsian, mendirikan dapur umum, atau membagikan selimut dan mie instan. Langkah ini memang penting, namun tidak pernah disertai upaya serius menanggulangi akar permasalahan.
Padahal, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kesalahan tata ruang, hingga lemahnya pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama mengapa bencana terjadi berulang.
“Bencana datang tiap tahun, tapi yang diperbaiki hanya tenda. Bukan bukit yang ditambang, bukan drainase yang macet, bukan sungai yang dipersempit,” keluh banyak warga.
Masalah klasik lain yang disorot adalah birokrasi yang rumit dan tidak sinkron. Ketika pejabat sibuk tampil ke publik, koordinasi antarinstansi justru kerap berjalan lambat. Penyaluran bantuan terhambat, data korban tidak sinkron, dan proses evakuasi sering tidak kompak.
Akibatnya, masyarakat terdampak harus menunggu lebih lama sementara para pemimpin sibuk dengan aspek formalitas kegiatan.
Gelombang kritik itu kembali mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak bisa stagnan. Publik menuntut perubahan paradigma dari sekadar penanganan pasca-bencana menuju manajemen risiko bencana yang berkelanjutan.
Pendekatan baru harus mencakup:
- pencegahan melalui pengawasan tata ruang dan lingkungan,
- mitigasi dengan pembangunan infrastruktur yang tangguh,
- kesiapsiagaan dengan edukasi publik dan sistem respons terpadu,
- serta evaluasi dan transparansi anggaran bencana.
Tanpa perubahan itu, respons bencana akan terus menjadi ritual tahunan yang ramai di kamera, tetapi sepi aksi nyata.
(Red.)
