Alih fungsi lahan pertanian di Jepara terus terjadi meski ancaman pidana jelas diatur undang-undang. Tajuk rencana ini menyoroti lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan negara.
SOROTAN PUBLIK
Dana Desa 2026 Dipangkas, PKDI Nilai Pemerintah Abaikan Amanat UU Desa
Pemangkasan Dana Desa 2026 menuai kritik keras. PKDI menilai kebijakan ini menyimpang dari UU Desa dan mengancam pembangunan serta pelayanan publik di desa.
Respons Bencana Dinilai Seremonial: Publik Soroti Pencitraan, Minim Mitigasi, dan Lemahnya Tata Kelola
Fenomena respons bencana di Indonesia kembali disorot publik karena dinilai lebih seremonial dan pencitraan ketimbang membenahi akar masalah. Artikel ini mengulas kritik tajam terkait minimnya mitigasi, birokrasi yang lamban, hingga tuntutan reformasi tata kelola bencana.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

















