PATI , PortalMuria.com – Suasana rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Kamis (4/9/2025), berubah panas setelah Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo, Torang Manurung, memilih walkout. Bukan hanya rapat yang ricuh, pintu keluar Gedung DPRD Pati pun berubah jadi arena kekacauan, bahkan menelan korban dari kalangan jurnalis.
Awalnya, Torang dicecar pertanyaan oleh anggota DPRD Pati, Joko Wahyudi, terkait dugaan pengangkatan direktur RSUD Soewondo yang dianggap tidak sah. Situasi makin panas saat Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo, Teguh Bandang Waluyo, membeberkan fakta mengejutkan: istri Torang ternyata menjadi supplier gizi di RSUD Soewondo Pati.
Diserang dengan isu konflik kepentingan, Torang akhirnya tak kuasa menahan diri.
“Saya izin karena sudah memberikan jawaban. Saya sebagai hak warga negara mencukupkan diri. Maka saya izin meninggalkan tempat,” ujarnya singkat sebelum berdiri, mengenakan batik dengan peci hitam, lalu keluar ruangan dengan kawalan ketat.
Namun, drama tak berhenti di ruang rapat. Begitu mendekati pintu keluar, sejumlah wartawan berusaha melakukan wawancara doorstop. Yang terjadi justru di luar dugaan: pengawal pribadi Torang menarik paksa dua wartawan, hingga seorang jurnalis perempuan terhempas dan jatuh ke lantai.
IJTI Muria Raya Mengecam
Ketua IJTI Muria Raya, Iwhan Miftakhudin, menilai peristiwa itu sebagai tamparan keras bagi demokrasi dan kebebasan pers di Pati.
“Melakukan intimidasi, kekerasan, atau menghalang-halangi kerja jurnalistik adalah tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam UU Pers No 40 Tahun 1999,” tegas Iwhan.
Ia mendesak aparat kepolisian segera memeriksa oknum pengawal Dewas RSUD Soewondo tersebut.
“Kami meminta polisi melindungi jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Menghormati kerja pers berarti menghormati demokrasi,” tambahnya.
Pansus Hak Angket: Kian Panas, Kian Terbuka
Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi dalam Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Dugaan maladministrasi, konflik kepentingan, hingga kekerasan terhadap wartawan kini menyelimuti dinamika politik di Bumi Mina Tani.
Sementara itu, publik menunggu langkah tegas DPRD dan aparat hukum: apakah kasus ini sekadar jadi tontonan politik atau benar-benar dituntaskan sampai ke akar.(Red.)
