Rembang , PortalMuria.com – Aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang di gedung DPRD, Senin (1/9/2025), mendadak batal. Hanya lima orang kader PMII yang datang, itupun bukan untuk berorasi di jalan, melainkan memilih jalur audiensi langsung.
Yang mengejutkan, audiensi itu justru menjadi panggung bagi Bupati Rembang, Harno, untuk membuka “kartu truf” pengelolaan APBD. Ia menegaskan hasil efisiensi dan penataan anggaran berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 100 miliar.
“Anggaran yang terkumpul ini akan kami masukkan ke APBD Perubahan 2025,” kata Harno dengan nada optimistis.
Dana jumbo itu tidak dibiarkan mengendap. Harno membeberkan daftar belanja yang sebagian besar menyentuh kebutuhan publik:
- Rp 35,6 miliar untuk melunasi iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
- Rp 13 miliar untuk membayar tunggakan tunjangan guru.
- Rp 10 miliar bagi insentif tenaga kesehatan.
- Rp 3,5 miliar membangun Pasar Hewan Pamotan.
- Anggaran tambahan untuk penerangan jalan umum (LPJU) yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena tak punya tiang penyangga.
Tak berhenti di situ, Harno juga menyentil soal infrastruktur jalan desa–kecamatan yang akan digarap, serta perbaikan 12 ruang kelas SD yang rusak berat.
“Dari APBD kabupaten kita garap, sisanya kita sudah melobi provinsi dan pusat. Ada sinyal positif, termasuk pembangunan embung,” ujarnya.
Meski deretan rencana itu terdengar ambisius, Harno tetap meminta publik bersabar. “Keluhan pasti masih ada, tapi pelan-pelan hasilnya bisa dilihat hingga akhir 2025,” pungkasnya.
Aksi yang batal menjadi demonstrasi besar-besaran justru berbalik arah: dari tuntutan mahasiswa, berubah menjadi ruang klarifikasi sekaligus panggung “transparansi” Bupati. Kini, publik tinggal menunggu apakah janji Rp 100 miliar itu benar-benar menetes ke rakyat, atau sekadar angka yang menguap dalam retorika.
(Red.)
