Rembang , PortalMuria.com – Malam panjang di halaman Gedung DPRD Rembang berubah menjadi panggung ironi. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Rembang menggelar Mimbar Ekspresi hingga dini hari Jumat (5/9/2025), menyoroti tunjangan jumbo anggota dewan yang jauh melampaui nalar rakyat kecil.
Sorotan utama mahasiswa jelas: tunjangan DPRD yang mencekik rasa keadilan sosial. Bayangkan saja, tunjangan perumahan mencapai Rp 19–36 juta, transportasi Rp 14–18 juta, dan komunikasi intensif Rp 10,5 juta per bulan. Bandingkan dengan UMR Rembang yang hanya Rp 2,2 juta.
“Kalau regulasi memang begitu, ya sah. Tapi rakyat pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa penghasilan dewan berpuluh-puluh kali lipat dari UMR?” seru Doni Setiawan, salah satu mahasiswa.
“Gaji Dewan di Bawah UMR”, Dalih Ketua DPRD
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, mencoba meredam kritik. Ia mengklaim gaji pokoknya hanya Rp 2,1 juta, di bawah UMR.
“Kalau gaji thok Rp 2.100.000, di bawah UMR. Anggota malah Rp 1,5 juta. Gak mesakke aku to mas,” katanya.
Komentar itu langsung disambar mahasiswa dengan celetukan pedas: “Mesakke rakyat, Pak!”
Namun, data slip gaji justru membuka fakta lain. Total pendapatan kotor Rouf mencapai Rp 71,6 juta. Setelah dipotong pajak dan potongan fraksi, ia masih membawa pulang Rp 51,5 juta per bulan. Angka itu setara dengan 23 kali lipat UMR Rembang.
Alasan Tunjangan: Karena Tak Ada Rumah & Mobil Dinas
Wakil Ketua DPRD, Gunasih, menambahkan pembelaan. Menurutnya, tunjangan perumahan dan transportasi diberikan karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah dinas dan mobil dinas untuk seluruh anggota dewan.
“Kalau rumah dan mobil dinas ada, tunjangan otomatis hilang. Regulasi memang begitu,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan DPRD sudah “hemat”. Dari jatah tiga kali pakaian dinas, tahun ini hanya dapat sekali. Dari perjalanan dinas, sebagian besar dihapus, menghasilkan efisiensi Rp 11,3 miliar.
Mahasiswa Menang di Panggung Simbolik
Yang menarik, dalam mimbar ini posisi benar-benar terbalik. Mahasiswa bergantian berdiri di atas kursi sederhana untuk menyuarakan kritik, sementara Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim duduk di bawah tanpa alas.
Lazim, salah satu mahasiswa, mengetuk hati nurani para pejabat:
“Jangan hanya berlindung di balik aturan. Kami minta bapak-bapak punya empati. Jangan bersenang-senang dengan tunjangan tinggi di tengah penderitaan rakyat.”
Acara ditutup dengan pembacaan maklumat serta pemasangan banner putih besar bertuliskan “Mimbar Ekspresi” dan sederet harapan mahasiswa di teras utama gedung dewan.
Kapolres Rembang, AKBP Dhanang Bagus Anggoro, menghela napas lega:
“Situasi aman, kondusif. Terima kasih adik-adik mahasiswa sudah menyuarakan aspirasi tanpa anarkis.”
Catatan Menggigit:
Di balik angka-angka dan dalih regulasi, satu hal yang menonjol: jurang yang menganga antara rakyat dan wakilnya sendiri. Saat rakyat berjibaku dengan UMR Rp 2,2 juta, para legislator masih bisa berdebat apakah Rp 51 juta per bulan itu pantas disebut “gak mesakke”.
(Red.)
