Rembang , PortalMuria.com – Bupati Rembang, Harno, tak ingin lagi mendengar cerita lama: BUMD sakit, rugi, atau sekadar jadi beban APBD. Targetnya jelas tahun 2026 seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus sehat dan mampu menyetor dividen nyata ke kas daerah.
Bupati bahkan berani pasang “deadline maut”: satu tahun saja kinerja direktur BUMD jeblok, langsung dievaluasi tanpa kompromi.
“Apabila tahun 2026 masih ada BUMD yang tidak sehat, saya tidak lama-lama. Satu tahun direkturnya akan saya evaluasi,” tegas Harno dengan nada serius.
Masuk Dapur BUMD, Turun Sendiri
Berbeda dengan gaya birokrat kebanyakan, Harno mengaku turun langsung menelusuri dapur BUMD. Perumda Air Minum Banyumili (dulu PDAM) jadi salah satu sorotan. Ia menahan kursi direktur agar tak salah isi.
Menurutnya, dua titik krusial harus dibedah: pelayanan dan pendapatan. Dari keluhan pelanggan yang masuk via WhatsApp hingga bocoran laporan keuangan, semuanya ia pelajari sendiri.
“Yang perlu saya masuk, saya masuk sendiri. Basic saya wong swasta, macem-macem sudah saya jalani. Jadi tidak sekadar duduk di belakang meja,” tandasnya.
Dividen: Siapa Paling Setor, Siapa Cuma Nama?
Fakta berbicara, tahun 2025 PDAM baru menyetor dividen Rp 639 juta. Angka itu masih kalah jauh dibanding Bank Jateng Cabang Rembang yang meroket hingga Rp 9,4 miliar. Total dividen seluruh BUMD tahun ini Rp 11,8 miliar,tetapi tidak sedikit yang selama bertahun-tahun hanya jadi “pajangan papan nama” tanpa kontribusi.
Rinciannya:
- Bank Jateng Rembang: Rp 9,4 Miliar
- PT BKK Lasem: Rp 1,2 Miliar
- Bank Pasar: Rp 167 Juta
- PT Aneka Rembang: Rp 142 Juta
- BKK Kaliori: Rp 108 Juta
- PDAM Banyumili: Rp 639 Juta
- Bedah RBSJ: Audit, Tim Khusus, hingga “Orang Dalam”
Tak berhenti di PDAM, Harno juga menyiapkan operasi bersih-bersih di PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Dari audit keuangan hingga penempatan tim khusus, ia ingin kondisi perusahaan benar-benar dipetakan sebelum menentukan nakhoda baru.
“Kalau sudah bisa dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, saya tahu komplit, baru akan saya isi direkturnya,” pungkas Harno.
Catatan Kritis
Langkah Harno memang berani, tapi sekaligus jadi taruhan besar. Publik tentu akan menagih janji: apakah tahun 2026 benar semua BUMD sehat, atau hanya sekadar jargon politik? Apalagi, sejarah panjang BUMD di Rembang kerap diwarnai cerita kelam: kerugian, konflik kepentingan, hingga macetnya setoran dividen.
Jika target ini tercapai, Harno bisa mencatat sejarah sebagai bupati yang sukses mengubah wajah BUMD Rembang dari beban menjadi mesin pendapatan daerah. Tapi jika gagal, publik pasti tak segan menyebutnya janji kosong.
(Red.)
