Pati

Kecelakaan maut nyaris tak terhindarkan di jalur Pati–Gabus, tepatnya di Dukuh Ngantru, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Selasa (2/9/2025) sekitar pukul 11.25 WIB. Sebuah truk bermuatan material dari arah utara Pati Kota hilang kendali dan menghantam sepeda motor serta warung semi permanen di pinggir jalan, tepat di selatan jembatan besi.

Sebuah pesan kuat terpampang dalam poster yang beredar luas di tengah masyarakat: “Pati Aman, Pati Damai, Kita Jaga Bersama”. Slogan ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ajakan nyata bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Pati, Bumi Mina Tani.

Balai Desa Talun Kecamatan Kayen, Senin (1/9/2025), mendadak berubah menjadi panggung rakyat. Ratusan warga mendatangi halaman balai desa, bukan untuk pesta hajatan, melainkan menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pengelolaan dana desa.

Polresta Pati menggelar apel serentak di SMK dan SMA negeri maupun swasta, pasca memanasnya situasi akibat unjuk rasa terkait kematian seorang pengemudi ojek online. Agenda yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Pati itu dipimpin Kasat Binmas Kompol Sunar, mewakili Kapolresta Pati.

Suasana Alun-alun Simpang Lima Pati, Minggu (31/8/2025) siang, mendadak riuh. Ratusan warga mulai memadati area itu. Mereka bukan hendak berpesta rakyat, melainkan bersiap melakukan perjalanan panjang ke Jakarta. Tujuannya jelas: gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Polsek Sukolilo bersama pemuda Desa Sukolilo menggelar kegiatan siaga di Mapolsek Sukolilo pada Sabtu (30/8/2025) sore. Kegiatan yang dimulai pukul 17.00 WIB hingga selesai itu berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan.

Situasi ibu kota tengah tegang. Gelombang aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI sejak Jumat (29/8/2025) memanas hingga berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Namun kondisi itu tak menyurutkan tekad Masyarakat Pati Bersatu (MPB) untuk tetap melangkah ke Jakarta.

Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait dugaan pelanggaran Bupati Pati, Sudewo. Klaim Sudewo yang menyebut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen hasil dari musyawarah bersama para kepala desa, ternyata dibantah mentah-mentah.

Angka perceraian di Kabupaten Pati kian mengkhawatirkan. Hanya dalam kurun enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, sebanyak 1.039 pasangan resmi bercerai. Data tersebut diungkapkan oleh Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1A.