PORTALMURIA.COM, REMBANG – Kasus dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Rembang memantik emosi kalangan legislatif.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rembang mengaku kecolongan atas ambrolnya anggaran senilai Rp 2,56 miliar tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Rembang, Ridwan, blak-blakan mengaku terpukul. Pasalnya, duit miliaran rupiah tersebut amblas di tengah upaya daerah memperketat anggaran demi kepentingan publik.
“Jujur saya sebagai pimpinan banggar merasa kecolongan. Sebagai pimpinan DPR saya merasa kecolongan,” kata Ridwan kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ridwan menyebut awalnya dewan percaya penuh dengan pasokan data kepegawaian dari Dindikpora Rembang. Jumlah pegawai di dinas tersebut memang gemuk, mulai dari PNS, P3K, hingga tenaga honorer.
Namun, setelah modus pembayaran ganda ini terendus, instansi pendidikan itu langsung disorot tajam. Kasus ini pun menjadi alarm keras bagi eksekutif maupun legislatif.
“Ini kasus Dindikpora saya kira menjadi satu entry case yang memang menjadikan kita, saya katakan mungkin bahasa kasarnya, bangun dari tidur. Selama ini kita percaya penuh kepada OPD,” sesal politikus kawakan ini.
Duit Korupsi Setara Renovasi 20 Sekolah
Ridwan sangat menyayangkan anggaran daerah tersebut dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika dialokasikan dengan benar, dana Rp 2,56 miliar itu bisa menyelamatkan puluhan fasilitas pendidikan yang rusak.
“Nah, ini sekali lagi, nek timbangane (daripada) dicopet orang-orang seperti itu, kan mestinya bisa kita bikin untuk ngerenovasi ruang kelas anak-anak kita di SD di SLTP yang kemarin rusak,” ketusnya.
Dari hitungan Banggar, dana miliaran itu sangat berdampak besar bagi dunia pendidikan Rembang yang sedang membenahi infrastruktur.
“Uang sekitar Rp 2,56 miliar itu kalau kita pakai untuk ngerenov SD begitu sudah dapat banyak. Mungkin sudah 20-an SD yang tertangani. Berapa ruang kelas yang bisa kita renovasi dengan uang-uang itu,” lanjutnya.
Gelar Operasi Sisir Data Massal
Buntut skandal TPP Dindikpora ini, DPRD Rembang langsung mengambil langkah ekstrem. Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat mengocok ulang seluruh data kepegawaian di Pemkab Rembang.
Tak main-main, dewan melayangkan surat resmi kepada Bupati Rembang. Mereka menuntut data transparan tanpa ada yang disembunyikan.
“Kita sampai menyurati kepada Bupati agar menyetorkan nama-nama pegawai baik yang ASN maupun yang P3K by name, by address, by value. Berapa gajinya, berapa TPPnya di semua OPD kita minta itu,” tegasnya.
Langkah menyisir data massal ini krusial dilakukan karena porsi belanja pegawai di Rembang sudah masuk zona merah. Angkanya menembus 54 persen atau menghabiskan dana sekitar Rp 1,1 triliun dari total APBD Rembang sebesar Rp 2,1 triliun.
“Kita akan hitung detail rigid terkait belanja pegawai termasuk TPP. Apakah ini hanya terjadi di Dinas Pendidikan? Sekali lagi dugaan kita tidak, makanya kita akan lebih fokus untuk konsen di belanja gaji ini,” pungkasnya.
