Portal Muria – 16 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penerimaan 64 laporan dugaan korupsi yang berasal dari Kabupaten Pati selama tahun 2025. Angka ini terungkap dalam agenda Sosialisasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan pada Rabu (15 April 2026) di Pendopo Kabupaten Pati. Jumlah laporan tersebut menandai lonjakan signifikan dibandingkan data historis sebelumnya, menimbulkan dualitas persepsi di kalangan pengamat dan masyarakat.
Berikut rangkuman data laporan yang diterima KPK di Kabupaten Pati selama empat tahun terakhir:
- 2025: 64 laporan
- 2024: 19 laporan
- 2023: 13 laporan
- 2022: 8 laporan
- 2021: 12 laporan
Lonjakan drastis pada 2025 terjadi di tengah kepemimpinan Bupati Sudewo. Azril Zah menyoroti bahwa fenomena ini dapat dilihat sebagai dua mata pisau. Di satu sisi, meningkatnya keberanian warga Pati dalam mengajukan pengawasan memperkuat akuntabilitas publik. Di sisi lain, angka tinggi menjadi alarm bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Kehadiran tim KPK di Pendopo Pati bukan sekadar simbolik. Aktivitas sosialisasi ini merupakan kelanjutan instruksi setelah rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, Azril Zah menambahkan bahwa KPK sedang melakukan mitigasi risiko terkait potensi tindak pidana korupsi di semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah, termasuk Pati.
Berbagai pihak mengapresiasi upaya KPK dalam memperkuat pengawasan. Namun, ada pula keprihatinan bahwa laporan yang belum terbukti dapat menimbulkan stigma negatif terhadap pejabat daerah. Oleh karena itu, proses verifikasi yang transparan dan akurat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Selain menekankan pentingnya pemeriksaan laporan, KPK juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen kunci dalam pencegahan korupsi. Program sosialisasi yang diadakan di Pendopo Pati diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga tentang cara melaporkan indikasi korupsi, serta memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.
Dalam konteks kebijakan anti‑korupsi, data 64 laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Pati dalam meninjau kembali prosedur internal, memperkuat mekanisme kontrol, dan menambah kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas pengawasan. Penurunan atau peningkatan laporan pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi indikator efektivitas langkah‑langkah mitigasi yang telah diambil.
Secara keseluruhan, peningkatan laporan dugaan korupsi di Kabupaten Pati pada tahun 2025 menandakan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. KPK berkomitmen untuk menelaah setiap laporan secara objektif, sementara pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki tata kelola guna mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, harapan besar tercipta untuk menurunkan angka korupsi secara nyata, bukan sekadar laporan belaka.
