Portal Muria – 15 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi pencegahan korupsi yang menyoroti pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proyek infrastruktur di Kabupaten Pati pada Rabu, 15 April 2026. Acara yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati ini dihadiri oleh pejabat daerah, perwakilan DPRD, Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kepala desa se‑kabupaten.
Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, membuka pertemuan dengan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan harapannya agar daerah Pati bebas dari praktik korupsi dan menantikan arahan konkret dari KPK untuk memperkuat kontrol atas penggunaan dana publik.
Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, memaparkan agenda utama sosialisasi. Menurut Azril, fokus utama adalah edukasi tentang mekanisme perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan APBD yang sesuai dengan regulasi. “Kami menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat, prosedur pengadaan barang dan jasa yang bersih, serta pengawasan yang ketat selama pelaksanaan,” ujarnya.
Azril menambahkan bahwa KPK akan melakukan pendalaman bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pati untuk memetakan titik‑titik rawan korupsi. Ia menegaskan bahwa penetapan target yang terukur menjadi kunci efektifitas pencegahan kejahatan korupsi, terutama dalam proyek‑proyek infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.
Selama sesi tanya jawab, Plt. Bupati Risma Ardhi Chandra menanggapi arahan KPK dengan meminta perhatian khusus pada isu infrastruktur yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. “Kami harus berhati‑hati dalam penggunaan APBD, memastikan perencanaan yang benar, pengawasan yang kuat, dan komitmen pejabat yang jelas,” kata Risma. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan segera digencarkan, namun dengan koordinasi intensif bersama KPK untuk menghindari penyimpangan.
Para pimpinan OPD dan perwakilan Forkopimda menyatakan kesediaan mereka untuk berkolaborasi dalam pemantauan setiap tahapan proyek, mulai dari penyusunan rencana kerja sampai serah terima hasil akhir. Mereka menyoroti pentingnya peran TNI, Polri, dan penegak hukum lain dalam menegakkan disiplin serta menindak tegas setiap indikasi penyalahgunaan dana.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat daerah, KPK juga membagikan materi panduan praktis tentang prosedur pengadaan yang transparan, cara melakukan audit internal, serta teknik deteksi dini indikasi korupsi. Materi tersebut disajikan dalam bentuk modul cetak dan digital, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Pati.
Selain itu, KPK menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Mereka mengajak warga Pati untuk melaporkan setiap temuan yang mencurigakan melalui saluran resmi KPK, sehingga dapat diproses secara cepat dan tepat.
Acara ditutup dengan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan monitoring berkala. Kedepannya, KPK berencana mengirim tim khusus untuk melakukan audit lapangan pada proyek‑proyek infrastruktur utama, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Pati dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menekan risiko korupsi, mengoptimalkan penggunaan APBD, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini akan menjadi bukti bahwa sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola yang bersih dan berkelanjutan.
