JEPARA, PortalMuria.com – Langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas kian terlihat nyata. Tidak sekadar wacana, bantuan fisik hingga penguatan literasi bisnis terus digulirkan sejak awal 2026.
Sebanyak 30 gerobak dan 40 tenda telah disalurkan kepada pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan langsung agar usaha mereka semakin berkembang dan berdaya saing.
Komitmen ini kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Pendopo Kartini, Selasa (31/3/2026), mencakup perpajakan, ketenagakerjaan, literasi keuangan, hingga akses permodalan.
Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Sejumlah lembaga strategis turut dilibatkan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng Cabang Jepara, hingga Kantor Penyuluh Pajak (KPP) Pratama Jepara.
Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit), menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang tak tergantikan.
“Dalam situasi ekonomi yang kadang sulit, banyak sektor mengalami tekanan. Namun UMKM tetap eksis dan menjadi penopang ekonomi masyarakat Jepara,” ujarnya.
Di tengah perubahan zaman, pemerintah juga mendorong digitalisasi sistem perpajakan. Melalui sistem inti terbaru bernama Coretax (Korteks), Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.
Langkah ini diharapkan mampu mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan tanpa lagi terhambat birokrasi yang rumit.
Program UMKM naik kelas menjadi bagian penting dari 28 visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Harapannya, pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pemain besar yang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
Namun, tantangan masih membayangi. Mulai dari kualitas produk, strategi pemasaran, akses permodalan, hingga minimnya literasi keuangan dan perpajakan.
“Di era digital ini, kami terus melakukan pendampingan, termasuk dalam legalitas usaha,” tegas Ary Bachtiar.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara, Zamroni Lestiaza, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 250 pelaku UMKM, dengan sektor mebel sebagai fokus awal.
Ke depan, sosialisasi akan dilakukan rutin setiap bulan dengan sektor yang berbeda, mulai dari tenun, konveksi, makanan, kerajinan tangan, rotan, gerabah, hingga monel.
“Pendamping dari perbankan juga akan kami rolling agar pembinaan lebih merata,” jelas Zamroni.
Di balik optimisme tersebut, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya gap yang cukup lebar. Banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi besar, namun belum mampu berkembang secara maksimal.
Zamroni menyebutkan, persoalan mendasar seperti kurangnya pemahaman administrasi, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih menjadi kendala utama.
“Banyak yang ingin maju, tapi belum tahu langkah yang harus diambil. Ini yang menjadi penghambat UMKM naik kelas,” ungkapnya.
Dengan berbagai program yang digulirkan, publik kini menanti konsistensi dan dampak nyata dari kebijakan tersebut. Apakah UMKM Jepara benar-benar akan naik kelas, atau hanya berhenti di level sosialisasi?
Yang jelas, langkah awal telah dimulai. Tinggal bagaimana pendampingan berkelanjutan mampu menjawab tantangan yang selama ini menghambat laju UMKM menuju panggung yang lebih besar.
(Red.)
