PATI, PortalMuria.com – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu turun ke jalan dan mengepung SPPG Tlogowungu 1, Jumat (27/2/2026).
Aksi dimulai dari GOR Tlogorejo. Massa melakukan long march sekitar 500 meter sambil membentangkan spanduk bernada keras, “Stop SPPG, Jangan Jadikan Bisnis!” dan “MBG Bukan Ladang Korupsi!”
Sorotan publik pun mengalir deras, terutama di media sosial yang ramai memperbincangkan kualitas menu dan transparansi anggaran program tersebut.
Koordinator aksi, Zidan Putusuma, menegaskan warga tidak menolak program MBG dari pemerintah pusat. Namun mereka mempertanyakan implementasi di tingkat daerah.
Keluhan yang mencuat, menu dinilai terlalu sederhana, porsi dianggap minim, dugaan nilai riil tak sesuai anggaran.
Salah satu warga menyebut siswa hanya menerima 1 buah jeruk, 1 butir telur puyuh, 1 buah roti.
Mereka memperkirakan paket tersebut bernilai sekitar Rp5.000–Rp8.000.
“Kalau anggarannya Rp8 ribu, transparan saja. Jangan sampai program bagus tercoreng,” teriak salah satu peserta aksi.
Klarifikasi Kepala SPPG, Total Rp7.900 per Porsi
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Dicky Ardian Listiyanto, membantah adanya penyimpangan.
Ia membeberkan rincian harga paket MBG sebagai berikut, telur puyuh Rp2.600 per butir, jeruk Rp2.300 per buah, roti Rp2.000 per buah.
Total keseluruhan Rp7.900 per porsi.
Menurutnya, sisa Rp100 dikembalikan ke negara.
Ia juga menjelaskan skema anggaran MBG, TK sampai kelas 3 SD Rp8.000 per porsi, kelas 4 SD sampai SMP dan ibu menyusui Rp15.000 per porsi.
Sistem pembayaran menggunakan virtual account, sehingga tidak ada penerimaan uang tunai langsung oleh pihak SPPG.
Meski klarifikasi telah disampaikan, warga tetap mendesak dilakukan audit terbuka, pengawasan independen, laporan anggaran dipublikasikan kepada masyarakat.
Warga khawatir program sosial berskala nasional ini berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Namun di Tlogowungu, persoalannya bukan sekadar telur puyuh, jeruk, dan roti.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.
Tanpa transparansi penuh, program sebesar ini rawan memicu kecurigaan. Dan ketika kepercayaan publik goyah, tujuan mulia program bisa ikut tergerus.
(Red.)
