PATI – PortalMuria.com | Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati menghadapi ujian serius. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan terpaksa mengurangi layanan akibat mandeknya transfer dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang terdampak adalah SPPG Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan keberlanjutan program strategis pemerintah pusat yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Ketua Satgas Program MBG Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan transfer dana akan segera ditelusuri agar tidak mengganggu jalannya program.
“Biasanya itu dari MBG pusat. Ada laporan terkait pelaksanaan MBG, penutupan dan pembukaan juga dari pusat. Nanti akan kami tindak lanjuti, ada masalah apa,” ujar Chandra, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, keterlambatan pencairan anggaran berpotensi bersumber dari mekanisme di tingkat pusat, khususnya di BGN, yang memiliki alur pelaporan dan administrasi tersendiri.
Chandra mengakui, persoalan anggaran MBG tidak hanya terjadi di Pati. Beberapa daerah lain juga dilaporkan mengalami kendala serupa, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih intensif antara pusat, daerah, dan pengelola lapangan.
Ia pun meminta pengelola SPPG, terutama pihak yayasan, agar lebih proaktif berkomunikasi dengan tim kabupaten maupun pusat.
“Nanti kita telusuri. Ada beberapa dana yang tidak cair, biasanya karena alurnya lewat yayasan, baru ke mitra. Yang di Pucakwangi ini apakah yayasan sendiri atau bermitra, kita belum tahu. Itu yang akan kita cross check,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai mandeknya transfer dana kemungkinan besar dipicu oleh kendala teknis di tingkat pelaksana, bukan semata persoalan kebijakan.
“Ini bisa jadi kesalahan teknis, mungkin saat memasukkan perencanaan terlambat atau ada sistem baru. Karena SPPG yang berjalan juga banyak,” kata Ali.
Ia menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Jika persoalan ini berlarut-larut, DPRD Pati membuka opsi menurunkan Komisi D untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG yang terdampak.
Mandeknya dana MBG menjadi alarm penting bagi semua pihak. Jika tidak segera diselesaikan, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah sekaligus berdampak langsung pada penerima manfaat di tingkat bawah.
Pemkab Pati, Satgas MBG, hingga DPRD kini dituntut bergerak cepat agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
(Red.)
