GROBOGAN, PortalMuria.com — Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menyisakan bayang-bayang kecemasan. Ancaman serupa, diam-diam, mengintai Grobogan—kabupaten dengan daratan terluas di Jawa Tengah yang dipagari dua bentang Kendeng: Kendeng Utara dan Kendeng Selatan.
Di balik kontur geografis yang tampak tenang, tersimpan potensi pergeseran tanah yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi bencana besar.
Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahyu Tri Darmawanto, mengungkapkan temuan penting dari Dinas ESDM Jawa Tengah. Dalam surat edaran terbaru, Pegunungan Kendeng Selatan dipetakan sebagai wilayah berpotensi tinggi mengalami tanah bergerak.
Zona itu membentang luas meliputi:
Kecamatan Gabus, Kradenan, Pulokulon, Geyer, Toroh, Karangrayung, Kedungjati, Tanggungharjo.
Namun potensi ancaman tidak berhenti di situ. Wahyu menyebut, meski fokus peringatan ada di Kendeng Selatan, “Kendeng Utara tetap kami waspadai,” ujarnya.
Untuk wilayah Kendeng Utara, zona rawan mencakup:
Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan.
Garis-garis risiko itu seolah menunjukkan bahwa ancaman longsor bukan lagi sekadar probabilitas—melainkan konsekuensi logis dari kondisi geografis yang rentan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa curah hujan sepanjang Desember 2025 di Grobogan berada pada kategori sedang hingga tinggi, bahkan normal hingga di atas normal.
Dalam bahasa mitigasi bencana, ini bukan sekadar angka: ini adalah titik tekan yang dapat memicu:
- Pergerakan tanah
- Longsor tebing dan lereng
- Banjir bandang
- Akses jalan terputus
“Hujan dua jam saja bisa memicu gerakan tanah, apalagi bila intensitasnya di atas normal,” jelas Wahyu.
Meski edaran ESDM baru diterima, BPBD mengaku telah lebih dulu membaca tanda-tanda alam sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu titik kritis berada di Desa Sedayu, Kecamatan Grobogan.
“Kami sudah melihat potensi itu sebelum ada edaran ESDM,” ungkap Wahyu.
Retakan kecil di permukaan tanah, pergeseran pondasi rumah, hingga rembesan air dari tebing menjadi sinyal awal yang tidak boleh diabaikan.
Langkah mitigasi pun segera dijalankan, mulai dari pemetaan mikro hingga sosialisasi ke desa rawan.
BPBD meminta pemerintah desa memperketat sistem kewaspadaan. Bukan sekadar tanda bahaya, namun mekanisme cepat tanggap yang wajib dilakukan:
- Meneruskan informasi peringatan dini secepat mungkin ke warga.
- Intensif ronda dan pemantauan saat hujan berlangsung.
- Menyiapkan jalur evakuasi, titik berkumpul, dan sarana kedaruratan.
- Mengoperasikan Early Warning System (EWS) bila tersedia.
“Pastikan jalur aman, titik evakuasi sementara, dan sarana prasarana siap digunakan. Kalau ada EWS, mohon dimaksimalkan,” tegas Wahyu.
Dalam kondisi cuaca ekstrem, kecepatan koordinasi adalah kunci. BPBD menekankan perlunya operasi terpadu antara:
- Pemerintah desa
- BPBD Grobogan
- TNI-Polri
- Perangkat daerah terkait
“Koordinasi lapangan harus diperkuat. Dengan kesiapsiagaan bersama, risiko bisa ditekan,” pungkas Wahyu.
Grobogan tidak sedang dilanda bencana—belum.
Namun pola curah hujan, kondisi geologi, dan laporan teknis mengonfirmasi satu hal: ancaman itu semakin nyata dan tak lagi bisa dipandang sebagai isu musiman.
Di tengah fenomena ekstrem di berbagai daerah Indonesia, berita dari Aceh, Sumut, dan Sumbar seharusnya menjadi cermin bagi Grobogan. Sebab bencana, seperti gerakan tanah, selalu dimulai dari tanda-tanda kecil yang sering diabaikan.
(Red.)
