GAP Desak DPRD Pati Kawal Rekonsiliasi dan Pembebasan Botok–Teguh, Dukungan Publik Menguat

Politik272 Dilihat

PATI, PortalMuria.com – Gerakan Aktivis Pati (GAP) kembali menggerakkan tekanan publik. Kali ini, mereka resmi menggelar audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (19/11/2025), membawa satu misi utama: meminta dukungan lembaga legislatif untuk mengawal rekonsiliasi serta mendorong pembebasan Botok dan Teguh.

Audiensi berlangsung dinamis, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta sejumlah perwakilan fraksi DPRD. Suasananya lebih dari sekadar penyampaian aspirasi.Sementara itu GAP datang dengan tuntutan tegas bahwa ketegangan sosial di Pati harus diakhiri melalui jalan rekonsiliasi.

Ketua Gerakan Aktivis Pati, Muryanto, bersama Bambang, menegaskan bahwa masyarakat semakin mendesak agar proses rekonsiliasi digelar secara adil, terbuka, dan bermartabat.

“Aspirasi masyarakat makin kuat. Rekonsiliasi ini bukan hanya wacana—ini kebutuhan demi meredam ketegangan dan membuka ruang dialog antarpihak,” ujar Muryanto.

Dorongan GAP ini menguat setelah Bupati Pati, Sudewo, sebelumnya memberikan sinyal persetujuan terhadap upaya rekonsiliasi tersebut. Menurut GAP, restu dari eksekutif harus diikuti langkah konkret legislatif untuk menjembatani prosesnya.

Menanggapi tuntutan itu, Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ichsan, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memfasilitasi aspirasi rakyat.

“DPRD Kabupaten Pati selalu membuka ruang dialog. Jika rekonsiliasi ini benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah mendapat sinyal positif dari Bupati, kami siap menjembatani dan mengawal prosesnya,” tegas Danu Ichsan dalam forum audiensi.

GAP berharap seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga pihak-pihak terkait lainnya—segera duduk satu meja untuk menemukan solusi terbaik demi stabilitas sosial di Kabupaten Pati.

Audiensi ditutup dengan penegasan bahwa aspirasi masyarakat akan segera diteruskan melalui mekanisme resmi DPRD, membuka peluang besar terjadinya inisiasi rekonsiliasi yang lebih konkret dalam waktu dekat.

(Red.)