JEPARA , PortalMuria.com – Ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara—yakni Desa Tubanan, Balong, Jenggotan, dan Kancilan—yang tergabung dalam Koalisi Kembang Bersatu (KKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Jepara. Mereka menuntut transparansi penggunaan dana kompensasi masyarakat yang bersumber dari pengelolaan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 5 dan 6.Rabu (16/7/2025).
Aksi tersebut merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat setelah selama lebih dari delapan bulan memperjuangkan aspirasi mereka. Mulai dari forum audiensi di tingkat desa, kecamatan, hingga ke pemerintah provinsi telah dilakukan, namun belum juga membuahkan hasil.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Kami hanya ingin kejelasan. Ini bukan soal kepentingan pribadi, tapi hak masyarakat yang harus dipenuhi,” tegas salah satu orator aksi.
Massa juga menuntut Bupati Jepara, Witiarso Utomo, untuk turun langsung menemui warga dan menyampaikan sikap tegas atas tuntutan tersebut. Namun, hingga aksi berlangsung, bupati tidak hadir untuk menemui masyarakat yang melakukan aksi demo. Hal ini memicu kekecewaan pendemo yang menolak untuk berdialog dengan utusan tersebut.
“Kami butuh solusi nyata, bukan janji yang terus diulang,” ujar koordinator aksi saat menolak mediasi dari pihak Pemkab Jepara.
Dalam situasi yang memanas tersebut, perwakilan dari Polres Jepara, AKP R. Aris Sulistiono, turut hadir memberikan imbauan. Ia meminta massa untuk tetap menjaga ketertiban dan memastikan bahwa pihak kepolisian akan mengawal proses penyelesaian permasalahan ini.
“Kami menghargai aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan dengan tertib, dan kami siap mendampingi agar masalah ini mendapat perhatian serius,” ucapnya di hadapan massa.
Karena tidak mendapatkan respons yang memuaskan, massa menyatakan akan melakukan aksi lanjutan. Mereka berencana memblokade jalan akses menuju PLTU sebagai bentuk tekanan agar persoalan ini segera diselesaikan.
“Kami akan tutup akses kendaraan PLTU. Kalau kami tidak bisa bekerja karena ketidakjelasan, maka pihak pengelola limbah PLTU juga harus merasakan hal yang sama,” ujar salah seorang perwakilan warga sebelum membubarkan diri dari lokasi unjuk rasa.
Aksi ini menjadi sorotan publik Jepara dan sekitarnya, mengingat ketegangan antara masyarakat dan pengelola limbah PLTU telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian konkret dari pihak terkait.(Red.)
