JEPARA, PortalMuria.com – Di tengah gelombang kekhawatiran publik soal kualitas bahan bakar menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Jepara memilih tidak bersembunyi di balik klarifikasi normatif. Mereka turun langsung ke lapangan, membawa satu pesan: isu harus dijawab dengan bukti, bukan narasi.
Langkah cepat ini muncul setelah beredar kabar BBM “cepat menguap” hingga dugaan tercampur air, yang memicu keresahan luas di masyarakat.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 4459420 Mulyoharjo pada Selasa (17/3/2026). Sidak ini tidak berhenti pada pengecekan stok, melainkan menyasar inti persoalan: kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat.
Di hadapan publik, pengujian dilakukan secara langsung menggunakan hidrometer untuk mengukur density (berat jenis) bahan bakar. Tidak ada ruang tertutup, tidak ada data yang disembunyikan.
“Kita tidak mau masyarakat dirugikan. Menjelang Lebaran, kebutuhan BBM meningkat drastis hingga 30 persen. Tapi kualitas harus tetap murni sesuai standar,” tegas Witiarso.
Hasil pengujian menunjukkan angka density berada di 0,736. Nilai ini masuk dalam kategori normal sesuai standar operasional.
Angka tersebut bukan sekadar statistik teknis. Ia menjadi indikator penting untuk mendeteksi apakah BBM tercampur zat lain atau mengalami penurunan kualitas. Jika melenceng, konsekuensinya bisa langsung dirasakan pengguna kendaraan.
Namun hasil di lapangan justru berkata sebaliknya: BBM di SPBU Mulyoharjo dinyatakan aman dan layak pakai.
Petugas SPBU, Ari, memastikan tidak ada penyimpangan kualitas. Dengan kata lain, isu BBM oplosan yang sempat beredar tidak terbukti, setidaknya di titik ini.
Di luar isu kualitas, tantangan lain tak kalah besar: lonjakan konsumsi. Pemerintah daerah memprediksi kebutuhan BBM meningkat hingga 30 persen selama periode mudik.
Situasi ini berpotensi memicu antrean panjang hingga kelangkaan jika distribusi tidak dikelola dengan baik.
“Jangan sampai masyarakat antre panjang hanya karena stok kosong. Distribusi harus dipercepat,” ujar Witiarso.
Koordinasi dengan pihak distribusi pun telah dilakukan untuk memastikan pasokan tetap stabil di tengah tekanan permintaan.
Usai sidak, bupati melanjutkan pemantauan ke posko Lebaran di pusat kota. Namun pesan yang disampaikan tidak berhenti pada aparat.
Masyarakat diminta ikut aktif mengawasi. Jika menemukan SPBU dengan indikasi kecurangan, baik dari sisi takaran maupun kualitas, warga diminta segera melapor.
Langkah ini menandai pergeseran pola pengawasan: dari yang semula top-down menjadi partisipatif.
Fenomena ini menegaskan satu hal penting: menjelang mudik, kepercayaan terhadap kualitas BBM menjadi taruhan besar.
Di tengah derasnya informasi dan disinformasi publik tidak lagi mudah percaya tanpa bukti. Sidak terbuka dengan hasil nyata menjadi satu-satunya cara meredam kegelisahan.
Dan kali ini, angka 0,736 bukan sekadar data teknis. Ia berubah menjadi simbol dari jawaban konkret atas keresahan yang sempat mengemuka.
(Red.)
