PORTALMURIA.COM, REMBANG – Komisi II DPRD Kabupaten Rembang menyatakan terbuka terhadap opsi evaluasi kerja sama pengelolaan keuangan daerah dengan Bank Jateng. Langkah ini mencuat setelah adanya dugaan kasus penyalahgunaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dindikpora Rembang yang diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari Rp 2 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Rembang Nasiruddin menegaskan pihaknya tidak keberatan atas munculnya desakan evaluasi tersebut. Asalkan, mekanisme yang berjalan sesuai dengan regulasi dan memiliki alternatif yang lebih baik.
“Selama masih ada alternatif lain yang lebih baik dan sesuai ketentuan, ya tidak ada masalah. Kita kan inginnya memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Rembang,” ujar Nasiruddin saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (27/10/2026).
Soroti Oknum Dindikpora, Kasus Diserahkan ke APH
Terkait hilangnya dana miliaran rupiah tersebut, Nasiruddin menjelaskan kendala utama berada pada tingkat oknum internal instansi pengguna anggaran. Oknum di Dindikpora diduga memberikan dua data berbeda kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Akibat manipulasi data tersebut, proses pencairan dana menjadi bermasalah. Mengingat kasus ini sudah bergulir di meja hukum, Komisi II sepenuhnya menyerahkan penuntasan perkara ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sekarang kan sudah masuk ranah APH. Untuk pembuktian, kita serahkan sepenuhnya ke APH untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan penyalahgunaan yang terjadi dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Dewan Minta Pemkab Stop Monopoli Bank Jateng
Selain menyoroti kebocoran anggaran, Komisi II DPRD Rembang mendorong Pemkab Rembang untuk mulai melakukan diversifikasi kemitraan perbankan. Dewan berharap pengelolaan kas daerah atau sektor jasa keuangan instansi tidak melulu bertumpu secara tunggal pada Bank Jateng.
Legislatif membuka pintu lebar-lebar bagi bank daerah lain yang 100 persen sahamnya milik pemerintah daerah untuk ikut mengambil peran.
“Harapan kami tidak hanya tertumpu pada Bank Jateng. Tujuannya agar perbankan jasa keuangan milik daerah ini sama-sama berjalan dan tidak ada monopoli satu pintu,” pungkasnya. (B2)
