PORTALMURIA.COM, REMBANG – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang menyatakan sikap tegas menentang keras kebijakan penghentian dan penahanan dana hibah untuk fasilitas keagamaan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Nilai anggaran yang ditahan tersebut disebut-sebut mencapai Rp 13 miliar.
Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP Kabupaten Rembang, KH Idror Maimoen (Gus Idror), menilai persoalan ini bukan sekadar masalah angka. Kebijakan tersebut dianggap menjadi ancaman serius bagi identitas, moral, hingga roda perekonomian masyarakat Rembang.
“Keagamaan merupakan ciri khas Kabupaten Rembang yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa, seperti KH Bisri Mustofa, Mbah Kholil Harun, R.A. Kartini, KH Kholil Lasem, KH Baidhowi Lasem, hingga KH Maimoen Zubair Sarang. Menjaga kehidupan keagamaan adalah bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) Rembang,” ujar Gus Idror melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/9/2026).
Pembangunan Mental dan Ketahanan Negara
Gus Idror menegaskan, arah pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal jika hanya bertumpu pada aspek fisik dan infrastruktur semata. Menurutnya, pembangunan mental, moral, dan spiritual masyarakat adalah pondasi utama dalam membangun ketahanan bangsa.
Ia bahkan mengaitkan hal ini dengan konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan fisik, melainkan juga kekuatan mental masyarakat agar terhindar dari keserakahan.Dalam kesempatan tersebut, Gus Idror turut mengutip sabda Nabi Muhammad SAW: “Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa.”
“Sebanyak apa pun sumber daya yang dimiliki suatu negara, apabila masyarakatnya tidak memiliki ketahanan moral dan masih dikuasai sifat rakus, maka cita-cita membangun kesejahteraan akan sulit diwujudkan,” tegasnya.
Dampak Nyata terhadap Ekonomi Lokal
Lebih lanjut, Gus Idror membeberkan dampak domino penahanan dana hibah ini di sektor ekonomi riil. Keberadaan kiai, pesantren, dan ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia terbukti menjadi motor penggerak utama ekonomi masyarakat sekitar.
“Jika aktivitas dan fasilitas keagamaan ini mengalami penurunan akibat penahanan dana hibah, maka perputaran ekonomi warga di sekitar sektor tersebut dipastikan akan ikut terdampak negatif,” jelasnya.
Ajakan Koalisi Lintas Parpol
Melihat besarnya dampak dari kebijakan Pemkab Rembang ini, PPP Rembang secara terbuka mengetuk kesadaran seluruh kekuatan politik di daerah untuk bersikap.
“Kami mengajak PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, PAN, Hanura, Gerindra, dan terutama Demokrat, serta seluruh lapisan masyarakat Rembang untuk bergerak bersama mengawal dan menyikapi penahanan dana hibah Rp 13 miliar tersebut demi masa depan dan karakter Kabupaten Rembang,” pungkasnya. (B2)
