Pati, PortalMuria.com – Direktur LBH Djoeang Pati, Fathurrahman, mengecam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026. Ia menilai aksi tersebut tidak menjunjung tinggi etika dan kesopanan.
Fatkhurrahman mempertanyakan adanya kesan pembiaran terhadap aksi yang berlangsung di dalam gedung DPRD. “Dengan kejadian kemarin di Gedung DPRD, masyarakat bertanya, ada apa dengan Ketua DPRD atau ada hubungan apa antara AMPB dengan Ketua DPRD? Kok sangat aneh, masak institusinya diacak-acak oleh AMPB kok terkesan membiarkan,” ujar Fathurrahman.
Ia meminta agar institusi DPRD tidak dikorbankan oleh gerakan yang dinilainya tidak bertanggung jawab. “Jangan korbankan institusi atau lembaga legislatif dengan gerakan murahan,” tegasnya.
Fathurrahman juga menyinggung munculnya nama Ketua DPRD Pati dalam persidangan perkara dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa. Ia mempertanyakan apakah aksi AMPB tersebut berkaitan dengan isu yang sedang berkembang.
“Jangan-jangan ini permainan untuk mengalihkan isu terkait Ketua DPRD yang disebut dalam persidangan kasus jual beli jabatan perangkat desa Kabupaten Pati. Masyarakat sudah cerdas, jangan dibuatkan sinetron murahan,” katanya.
Ia berharap para wakil rakyat tidak mengadu domba masyarakat Pati. Menurutnya, masyarakat saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin berat.
“Kami berharap wakil rakyat yang duduk di DPRD Pati jangan mengadu domba rakyat atau masyarakat Pati yang sekarang makin sulit memenuhi hajat hidupnya,” ujarnya.
Fathurrahman juga menduga adanya pembiaran dalam aksi tersebut karena menurutnya tidak terlihat upaya pencegahan yang maksimal dari pihak pengamanan gedung maupun aparat terkait.
“Kami sangat yakin bahwa peristiwa yang kemarin terjadi di Gedung DPRD diduga dapat restu dari Plt. Bupati dan Ketua DPRD, karena ada pembiaran terhadap peserta demo AMPB. Tidak ada upaya pencegahan, baik dari Pamdal DPRD, Satpol PP maupun aparat yang lain,” ungkapnya.
Fathurrahman menegaskan, Gedung DPRD merupakan institusi publik yang menjadi representasi masyarakat Pati sehingga harus dijaga kehormatannya.
“Gedung itu milik kita bersama, masyarakat Pati. Jangan dinodai dengan perilaku yang tidak sopan. Kalau itu diteruskan, masyarakat Pati akan marah dan melawan,” pungkasnya. (*)
