PORTALMURIA.com, PATI – Jeritan peternak unggas kembali terdengar dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan peternak mendatangi Kantor Bupati Pati, Senin (10/8/2026), membawa satu pesan keras: pemerintah harus turun tangan menyelamatkan usaha peternakan rakyat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu bukan sekadar persoalan harga telur dan ayam. Di balik spanduk “Turunkan Harga Pakan”, para peternak mempertanyakan bagaimana mereka bisa bertahan ketika biaya produksi terus menghimpit, sementara harga jual hasil ternak justru dinilai tidak mampu memberikan keuntungan layak.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.40 WIB, massa mulai memadati kawasan depan Kantor Bupati Pati. Spanduk tuntutan dibentangkan di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati.
Para peternak membawa delapan tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Di antaranya meminta harga pakan diturunkan, menaikkan harga telur dan daging ayam, serta meminta adanya penyerapan hasil produksi unggas lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Harga Telur Rp20 Ribu, Peternak Klaim Tekor
Ketua Asosiasi Unggas Peternak Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan peternak terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kondisi nyata di lapangan.
“Aksi hari ini merupakan bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Dwi saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, harga telur saat ini hanya berada di kisaran Rp20.000 per kilogram.
Angka tersebut, kata Dwi, jauh di bawah harga acuan pemerintah pusat yang disebut berada di angka Rp26.500 per kilogram.
Selisihnya mencapai sekitar Rp6.500 per kilogram.
Bagi peternak, selisih tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Jika produksi berlangsung setiap hari dalam jumlah besar, tekanan terhadap arus kas peternakan semakin berat.
“Idealnya sesuai harga acuan pemerintah Rp26.500 untuk telur, jadi tiap hari rugi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya,” katanya.
Pakan Mahal, Harga Jual Tak Berdaya
Persoalan yang disorot peternak bukan hanya rendahnya harga jual. Mereka juga menghadapi tingginya biaya produksi, terutama pakan.
Di sinilah persoalan menjadi pelik.
Ketika harga pakan tinggi sementara harga telur dan ayam berada di level yang dianggap tidak menguntungkan, peternak berada di posisi terjepit.
Mau menaikkan harga, pasar belum tentu menerima. Bertahan dengan harga sekarang, peternak mengaku terus menanggung kerugian.
Kondisi tersebut membuat peternak meminta pemerintah tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha mereka.
Harga Ayam Ikut Tertekan
Keluhan serupa juga datang dari sektor ayam pedaging.
Dwi menyebut harga daging ayam di pasaran berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara sebelumnya berada di sekitar Rp22.000 per kilogram.
Bagi peternak, harga tersebut dinilai belum ideal jika harus dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi.
Situasi ini memperlihatkan persoalan klasik dalam rantai perdagangan komoditas pangan: harga di tingkat konsumen, pedagang, dan peternak tidak selalu memberikan keuntungan yang seimbang.
Peternak berada di ujung rantai produksi, tetapi justru menjadi pihak yang harus menanggung berbagai risiko—mulai dari harga pakan, biaya operasional hingga fluktuasi harga jual.
MBG Diminta Jangan Hanya Jadi Program Pemerintah
Menariknya, para peternak juga memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam tuntutan mereka.
Mereka meminta hasil produksi telur dan daging ayam peternak lokal dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Jika terealisasi secara transparan dan terukur, penyerapan produk lokal untuk MBG dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan kepastian pasar bagi peternak.
Namun, persoalannya bukan sekadar berapa banyak telur dan ayam yang diserap.
Peternak juga membutuhkan harga yang wajar, mekanisme pembelian yang jelas, serta kepastian pembayaran.
Sebab, program pemerintah sebesar MBG semestinya tidak hanya berbicara tentang penerima manfaat di hilir, tetapi juga tentang keberlangsungan produsen pangan di hulu.
Pemerintah Ditunggu, Bukan Sekadar Mendengar
Aksi ratusan peternak unggas di Pati menjadi alarm bahwa persoalan harga komoditas unggas belum selesai.
Ketika peternak mengaku merugi, sementara masyarakat tetap membutuhkan telur dan daging ayam sebagai sumber protein, pemerintah dituntut mencari titik keseimbangan.
Peternak tidak meminta harga setinggi-tingginya.
Mereka meminta harga yang masuk akal agar usaha tetap hidup.
Kini bola berada di tangan pemerintah. Apakah delapan tuntutan peternak tersebut akan berhenti sebagai suara yang bergema di depan Kantor Bupati Pati, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret?
Sebab jika peternakan rakyat terus tertekan, yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan peternak.
Rantai pasok pangan masyarakat juga ikut dipertaruhkan.
(Red.)
