Portal Muria – 16 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan kembali urgensi sinkronisasi antara pokok pikiran (pokir) DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda koordinasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada hari Rabu, 15 April 2026. Ali menyoroti bahwa keselarasan antara kebijakan legislatif dan rencana pembangunan merupakan langkah strategis untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum korup.
“Maka kami berpendapat supaya pokir linear. Kami juga menyarankan kepada Pak Plt Bupati agar bisa membuat keputusan sehingga pokir ini bisa benar-benar linear,” ujar Ali Badrudin. Pernyataan tersebut menegaskan harapan agar Plt Bupati Pati memberikan dukungan administratif yang kuat, sehingga proses legislasi dapat berjalan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
Ali juga menyoroti peran Inspektorat Daerah dalam rangka memperkuat sistem pengawasan. Ia menilai bahwa selama ini pengawasan cenderung terfokus pada tahap pelaksanaan, sementara fase perencanaan kurang mendapat perhatian. “Supaya tidak tumpang tindih pengawasan perencanaan, Inspektorat harus ikut sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, tidak hanya di pelaksanaan saja,” tegasnya. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat sudah cukup signifikan, sehingga lembaga tersebut dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mengawasi penggunaan dana publik.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Ali Badrudin dalam forum tersebut:
- Pokir harus disusun secara linear dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
- Penggunaan Permendagri 86/2017 sebagai acuan utama dalam penyusunan pokir.
- Perlu dukungan keputusan konkret dari Plt Bupati untuk mempercepat implementasi pokir linear.
- Inspektorat Daerah harus terlibat sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan.
- Optimalisasi anggaran Inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Ali menutup paparnya dengan optimisme bahwa kombinasi antara perencanaan yang terkoordinasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh akan menurunkan peluang terjadinya praktik korupsi di Kabupaten Pati. Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme yang terintegrasi dan akuntabel. Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan Pati dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperkuat integritas pemerintahan.
