JAKARTA, PortalMuria.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki titik balik yang menentukan. Di tengah ambisi besar memperluas jangkauan layanan gizi nasional, pemerintah mulai menggeser fokus, dari sekadar distribusi masif menuju penguatan kualitas yang ketat dan terukur.
Menjelang momentum Idul Fitri 1447 Hijriah, pesan dari Presiden Prabowo Subianto datang tanpa kompromi, kualitas layanan tidak boleh dikorbankan atas nama percepatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa arahan Presiden bukan sekadar formalitas administratif.
“Presiden meminta agar kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG ditingkatkan,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Langkah konkret pun diambil, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standar akan ditutup sementara hingga perbaikan dilakukan.
Kebijakan ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak lagi mentoleransi praktik pengelolaan makanan yang berisiko, terutama karena program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengetatan ini bukan tanpa dasar. Pengelolaan makanan yang buruk berpotensi memicu risiko kesehatan serius, mulai dari kontaminasi hingga keracunan pangan.
Dalam konteks program berskala nasional seperti MBG, satu kesalahan kecil dapat berdampak luas. Karena itu, pemerintah memilih langkah preventif, menghentikan operasional dapur yang belum memenuhi standar, ketimbang mengambil risiko terhadap keselamatan publik.
“SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas,” tegas Dadan.
Sebagai fondasi penguatan sistem, BGN menetapkan tiga sertifikasi wajib bagi seluruh dapur MBG, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Ketiga sertifikasi ini menjadi garis pertahanan utama dalam memastikan keamanan pangan dari proses produksi hingga distribusi.
Lebih dari sekadar dokumen administratif, standar ini menjadi indikator apakah sebuah dapur layak beroperasi dalam ekosistem MBG.
Tak berhenti pada sertifikasi, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem akreditasi nasional yang lebih komprehensif.
Penilaian tidak hanya mencakup kelayakan fasilitas dapur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, mulai dari chef, penjamah makanan, hingga kondisi lingkungan kerja.
Untuk sementara, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim klasifikasi internal guna menyusun gradasi kualitas SPPG.
“Sambil menunggu lembaga akreditasi nasional terbentuk, kami akan membentuk tim klasifikasi internal,” jelas Dadan.
Sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mendorong kompetisi sehat antar penyedia layanan.
Langkah tegas pemerintah menandai perubahan arah yang signifikan. Jika sebelumnya ekspansi menjadi prioritas, kini konsolidasi mutu menjadi fondasi utama keberlanjutan program.
Di balik ambisi besar pemerataan gizi nasional, kredibilitas MBG kini dipertaruhkan pada kualitas implementasi di lapangan.
Pesan yang disampaikan pun jelas dan tegas, dapur boleh banyak, tetapi standar harus satu, tinggi, ketat, dan tanpa kompromi.
(Red.)
