SEMARANG, PortalMuria.com – Suara lantang kembali menggema dari eks Karesidenan Pati. Ketua Koordinator SMSI wilayah tersebut, Agus Kliwir, melontarkan kritik tajam terkait praktik kerjasama antara lembaga pemerintah dan media yang dinilai tidak memiliki legalitas jelas.
Nada kritiknya tak tanggung-tanggung. Ia secara terbuka menyentil para pemangku kebijakan, mulai dari gubernur, pangdam, kapolda, hingga bupati dan DPRD di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Menurut Agus, penggunaan anggaran publikasi dari uang rakyat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa setiap kerjasama dengan media harus melalui proses seleksi yang ketat dan transparan.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk membiayai media yang tidak jelas legalitasnya. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal tanggung jawab moral,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).
Ia mengingatkan, tanpa pengawasan yang ketat, anggaran publikasi berpotensi menjadi “bancakan” bagi oknum yang memanfaatkan celah.
Agus Kliwir juga menyoroti fenomena munculnya media dadakan yang hanya aktif saat ada proyek publikasi dari pemerintah.
Menurutnya, praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi sudah masuk dalam kategori penyimpangan yang merusak tatanan pers.
“Banyak yang tiba-tiba bikin media, tujuannya jelas: berburu proyek. Ini harus dihentikan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Agus mendesak adanya regulasi yang lebih tegas, khususnya dalam proses verifikasi media yang ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah.
Ia menekankan bahwa hanya perusahaan pers yang profesional, terdaftar, dan memenuhi standar yang seharusnya mendapat akses anggaran publikasi.
Agus memperingatkan, jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada pemborosan anggaran, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah bisa ikut tergerus.
“Kalau informasi yang beredar tidak berkualitas, masyarakat yang dirugikan. Dan ujungnya, kepercayaan terhadap pemerintah ikut turun,” pungkasnya.
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi ekosistem pers di Jawa Tengah. Di tengah derasnya arus informasi digital, profesionalisme dan legalitas media seharusnya menjadi fondasi utama—bukan sekadar formalitas yang diabaikan.
(Red.)
