Rembang , PortalMuria.com – Suasana Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2025 di Kabupaten Rembang berubah menjadi panggung perlawanan. Bukan pesta olahraga, justru aksi damai yang digelar pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rembang, Selasa (9/9/2025), mencuri perhatian publik.
Puluhan pengurus KONI Rembang menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Menpora No. 14 Tahun 2024 yang dianggap membelenggu insan olahraga. Aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, bertepatan dengan Haornas—seolah ingin menegaskan bahwa “pembinaan olahraga tak bisa diborgol oleh aturan kaku dari pusat.”
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Rembang, Zaenal Arifin alias Gondes, menyebut ada 10 poin keberatan. Di antaranya kewajiban kongres harus direstui menteri, larangan pengurus menerima gaji dari dana pemerintah, hingga pembentukan tim transisi oleh Menpora dalam kasus sengketa.
“Kami menolak Peraturan Menpora No. 14 tahun 2024. Ada pasal-pasal yang harus dicabut karena jelas merugikan pembinaan atlet. Kalau dibiarkan, masa depan olahraga daerah bisa mati suri,” tegas Gondes.
KONI Rembang pun melayangkan surat pernyataan sikap kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) setempat. Surat itu diterima langsung oleh Kepala Dindikpora, Sutrisno, yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kami siap evaluasi, kami sampaikan juga ke tingkat atas bahwa di Rembang ada penolakan serius. Prinsipnya, olahraga harus berkembang, bukan terhambat,” ujar Sutrisno.
Menariknya, penolakan ini mencuat hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dito Ariotedjo dari kursi Menpora di Kabinet Merah Putih. Publik pun menilai momentum aksi ini sebagai alarm keras: dunia olahraga tidak butuh regulasi yang mengekang, tetapi kebijakan yang melahirkan prestasi.
KONI Rembang menutup aksinya dengan satu pesan lantang: “Olahraga bukan alat politik, jangan matikan semangat atlet dengan aturan yang membatasi.”
(Red.)
