Pati , PortalMuria.com – Jagat maya kembali diguncang dengan bocornya sebuah surat resmi yang ditandatangani Bupati Pati, Sudewo, tertanggal 4 September 2025. Surat dengan kop “Surat Perintah Pelaksana Tugas” itu menetapkan nama Sri Yatun, SE., MM. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
Yang membuat publik tercengang, Sri Yatun sejatinya sudah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, kini ia memegang mandat ganda,sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas.
Publik Bertanya: Kenapa Bisa Rangkap?
Dalam surat itu tertulis, Sri Yatun diberi kewenangan penuh mengambil keputusan administratif, kecuali yang berdampak hukum seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Surat tersebut berlaku hingga ada pejabat definitif yang dilantik.
Namun, keputusan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Pati. Banyak warga menilai penunjukan rangkap jabatan ini hanya menambah panjang deretan “drama politik birokrasi” di kabupaten tersebut.
“Apakah memang tidak ada pejabat lain yang layak, atau ini memang permainan kekuasaan?” tulis salah satu komentar pedas netizen di media sosial.
Jejak Kontroversi Sebelumnya
Ini bukan kali pertama publik dikejutkan oleh kebijakan elit birokrasi di Pati. Sebelumnya, nama Torang Manurung sempat jadi sorotan ketika diangkat sebagai Dewan Pengawas RSUD Soewondo, di saat istrinya disebut-sebut ikut bermain dalam proyek gizi rumah sakit. Kini, drama baru kembali mencuat lewat surat perintah Plt ini.
Surat Resmi, Pertanyaan Tak Resmi
Surat yang beredar luas itu bukan hanya sekadar dokumen birokrasi, melainkan “amunisi” baru bagi warga untuk mempertanyakan arah kepemimpinan daerah. Di bawah tandatangan basah Bupati Sudewo, publik merasa mendapat jawaban yang justru membuka lebih banyak pertanyaan:
- Apakah rangkap jabatan ini efektif untuk perbaikan pendidikan di Pati?
- Atau sekadar strategi untuk memperkuat lingkaran loyalis?
Gelombang Kritik Semakin Keras
Fenomena ini diyakini akan memperpanjang polemik. Pati kini seolah terjebak dalam pusaran drama birokrasi tanpa akhir: dari rumah sakit, DPRD, hingga kini masuk ke ranah pendidikan.
Satu yang pasti, surat perintah ini sudah terlanjur menyebar dan menjadi bahan diskusi publik. Di warung kopi hingga forum digital, warganet sepakat: “Pati sedang tidak baik-baik saja.”(red.)
